REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) cabang se-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/4). Massa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi.
Massa tersebut datang di depan pintu gerbang Balai Kota sekitar pukul 13.00 WIB. Massa datang membawa berbagai spanduk yang berisi desakan lembaga antirasuah untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan Anies dalam kasus pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera menelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata koordinator aksi Audi Hafiz Basri di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Audi juga menyebut mereka mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Sarana Jaya); Taufik Gumilar (eks sekretaris Dispora DKI Jakarta); Heru Haryanto (eks Kabid Sapras Dispora DKI); Suwasti (mantan kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar); dan Marjuk (pejabat pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) .
"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta juga menyatakan segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel. Apabila tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan diindahkan, kami akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak," tutur Audi.
Kasus untuk kasus pengadaan alat fitnes GOR Jakbar melibatkan mantan kadispora DKI Jakarta Ratiyono yang dinyatakan postif terlibat kasus korupsi di beberapa GOR di Jakarta Barat yang diperkirakan dapat merugikan negara sekitar Rp 3 miliar. Bahkan, menurut pemeriksaan Kejari Jakbar terdapat empat nama lainnya yang diduga terlibat, yaitu Taufik Gumilar, Heru Haryanto, Suwasti, dan Marjuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika