Selasa 06 Apr 2021 22:06 WIB

Wapres: Akhir Tahun, 70 Persen Penduduk Ditargetkan Divaksin

Saat ini masyarakat global tengah berpacu mengamankan pasokan vaksin Covid-19.

Rep: Novita Intan/ Red: Andri Saubani
 Seorang pria menerima suntikan vaksin COVID-19 saat kampanye vaksinasi COVID-19 massal untuk lansia di Denpasar, Bali, Indonesia, 06 April 2021.
Foto: EPA-EFE/MADE NAGI
Seorang pria menerima suntikan vaksin COVID-19 saat kampanye vaksinasi COVID-19 massal untuk lansia di Denpasar, Bali, Indonesia, 06 April 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan vaksinasi dapat diberikan kepada 181 juta orang atau 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada akhir 2021. Hal ini mengingat tepat satu tahun lebih bangsa Indonesia berjuang mengatasi pandemi Covid-19, sehingga harus mampu memberikan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan fokus besar pemerintah diarahkan untuk penanganan sektor kesehatan. Dengan harapan, bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi.

Baca Juga

“Akhir tahun dapat diberikan kepada 181 juta orang atau 70 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.  Oleh karena itu, tantangan yang sekaligus juga menjadi tugas kita bersama, untuk mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19,” ujarnya saat acara Strategi Sektor Kesehatan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi secara virtual, Selasa (6/4).

Namun, Ma'ruf menyebut pandemi memberikan pelajaran baru bagi masyarakat. Menurut Wapres, pandemi membawa perubahan norma dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari seperti langkah 3M mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak harus tetap diterapkan secara disiplin sebagai upaya memutus rantai penularan virus.

“Saat ini masyarakat global tengah berpacu mengatasi pandemi, dan juga berpacu memproduksi program vaksinasi menjadi game changer, terhadap pemulihan kesehatan dan ekonomi,” ucapnya.

Ma'ruf menyebut saat ini semua negara berusaha mengamankan distribusi dan pasokan, karena ada kekhawatiran negara produsen menahan distribusi vaksin. Indonesia bersama negara-negara lain dan WHO mendukung seruan global untuk membuat perjanjian internasional tentang akses vaksin obat-obatan serta perlengkapan diagnostik untuk mengatasi pandemi secara adil bagi semua masyarakat dunia.

“Kita patut bersyukur upaya diplomasi cepat yang di bukan pemerintah sejak tahun lalu untuk mengamankan pasukan vaksinasi,” ucapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement