Fraksi Demokrat DPRD DKI Dukung Anies Jual Saham Bir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, pihaknya mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk menjual saham bir PT Delta Djakarta. Menurut dia, langkah itu merupakan keputusan tepat yang harus diambil Pemprov DKI.

Mujiyono pun meminta agat penjualan saham produsen minuman beralkohol itu harus dilakukan secara profesional. "Penjualan itu jangan sampai ngawur dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang," kata Mujiyono di Jakarta, Selasa (6/4).

Mujiyono menuturkan, untuk melancarkan rencana tersebut, Fraksi Demokrat DPRD DKI bakal mengikuti jejak fraksi lainnya di DPRD DKI yang mengirimkan surat kepada pimpinan dewan, yakni berupa usulan rapat pembahasan penjualan saham PT Delta Djakarta.

"Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan, karena itu kan hak politik fraksi yang ada di dewan," ujar ketua Komisi A DPRD DKI itu.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI, Santoso menilai, dengan melepas saham perusahaan tersebut, maka Pemprov DKI akan mendapatkan pemasukan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, sambung dia, pendapatan asli daerah (PAD) menurun tajam.

Sehingga pelepasan saham sebanyak 26,25 persen di PT Delta Djakarta bisa mendatangkan pendapatan besar, meski belum ditetapkan angkanya. "Hasil penjualan itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Jakarta, seperti membangun rumah sakit atau sekolah," jelas anggota Komisi III DPR itu.

Santoso menambahkan, sudah saatnya Pemprov DKI tidak lagi memiliki saham di perusahaan bir tersebut. Meskipun pemprov tidak lagi memiliki saham di perusahaan itu, lanjut dia, bukan berarti tidak memiliki otoritas dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Ibu Kota.

Hai tersebut dikarenakan sangat berbeda antara pihak produsen minuman beralkohol dengan kewenangan regulator yang dimiliki oleh Pemprov DKI. "Regulasi dan penerapan pengaturan ada dalam kewenangan yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta meskipun tidak lagi memiliki saham di perusahaan bir di maksud," tutur Santoso.

"Posisi ini harus diketahui publik karena persepsi yang berkembang saat ini adalah jika pemerintah DKI Jakarta menjual sahamnya, maka kewenangan untuk mengatur peredaran minol sudah tidak dapat dilakukan lagi," katanya menambahkan.

Adapun, rencana itu masih terkendala oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi yang menolak rencana divestasi saham Pemprov DKI di perusahaan produsen bir. Alasannya, kata dia, nilai penjualan yang irasional.

Namun, Pras menyebut, jika eksekutif tetap ingin merealisasikan rencana tersebut, Gubernur Anies dapat mengeluarkan diskresi tentang penjualan saham. "Ya sudah jual, kalau enggak ada kajiannya saya enggak ikut-ikut, silakan ini diskresi," kata Pras dalam bincang bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BP BUMD Provinsi DKI, Riyadi yang diunggah di akun Youtube Akbar Faisal, dikutip Rabu (17/3).

Sementara Fraksi PKS DPRD DKI secara resmi mengirimkan surat usulan agenda rapat pembahasan penjualan saham PT Delta Djakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/3). Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin.

Arifin menuturkan, dikirimkannya surat ini berdasarkan rencana Gubernur Anies menjual saham PT Delta Djakarta Tbk dan banyaknya aspirasi melalui Fraksi PKS yang mendukung penjualan saham Pemprov DKI di perusahan minuman keras dan beralkohol tersebut.

"Kami sampaikan ke Ketua DPRD DKI agar dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan rapat bersama Fraksi-Fraksi di DPRD," jelas Arifin dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Berdasarkan catatan Republika, selain Demokrat dan PKS, Fraksi PAN, Golkar, dan Gerindra DKI juga mendukung pelepasan kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk. Adapun Fraksi PDIP yang digawangi ketua DPRD DKI masih bersikukuh menolak keputusan Anies. Sementara Fraksi PSI, Nasdem, dan PKB-PPP belum bersikap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika