Amerika Serikat sedang berkonsultasi dengan sekutunya terkait catatan pelanggaran hak asasi di China, juga mengenai Olimpiade Musim Dingin yang akan berlangsung di Beijing tahun depan.
Departemen Luar Negeri AS awalnya menyarankan pemboikotan Olimpiade sebagai salah satu bentuk protes terhadap pelanggaran hak asasi China, tetapi seorang pejabat senior mengatakan upaya pemboikotan belum dibahas.
Pejabat Departemen Luar Negeri itu mengatakan posisi Amerika Serikat soal Olimpiade 2022 tidak berubah.
Tetapi pada saat yang sama, Pemerintah AS juga sering melakukan kontak dengan sekutu dan mitra mereka untuk membahas kekhawatiran bersama tentang China.
Juru bicara Deplu AS, Ned Price, mengatakan sejumlah konsultasi sudah dilakukan agar mencapai satu kesepatakatan.
Kelompok hak asasi manusia memprotes tuan rumah Olimpiade China, yang akan dimulai pada Februari 2022.
Mereka mendesak pemboikotan diplomatik maupun pemboikotan langsung acara tersebut sebagai sikap terhadap dugaan pelanggaran HAM China terhadap warga Muslim Uyghur, serta warga di Tibet dan Hong Kong.
Ned menolak mengatakan kapan keputusan tentang pemboikotan Olimpiade ini akan dibuat, tetapi mencatat masih ada waktu hampir satu tahun lamanya sebelum Olimpiade dimulai.
"Pertandingan-pertandingan ini baru akan berlangsung beberapa waktu lagi. Saya tidak ingin menetapkan batas waktu, tetapi ada diskusi yang sedang berlangsung," katanya.
"Ini adalah sesuatu yang tentunya ingin kita diskusikan dan kami tentu juga memahami pendekatan yang terkoordinasi ini bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi juga untuk kepentingan sekutu dan mitra kami. Jadi ini adalah salah satu isu yang ada dalam agenda, untuk sekarang dan selanjutnya."
Olimpiade Musim Dingin Beijing akan dibuka pada 4 Februari 2022.
China telah membantah semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
"Motif politik" disebut-sebut menjadi dasar dari upaya boikot.
Kelompok hak asasi manusia telah bertemu dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan telah diberitahu jika badan Olimpiade harus tetap "netral" secara politik.
IOC juga telah memberi tahu kelompok HAM jika China telah memberikan "jaminan" tentang kondisi hak asasi manusia.
Baik IOC maupun Komite Olimpiade dan Paralimpiade AS (USOPC) mengatakan mereka menentang boikot di masa lalu.
Pada bulan Maret, Presiden IOC Thomas Bach mengatakan sejarah menunjukkan boikot tidak pernah menghasilkan apapun.
"Ini juga tidak masuk akal," ujarnya.
"Mengapa Anda menghukum para atlet dari negara Anda sendiri, jika Anda berselisih dengan pemerintah dari negara lain? Ini tidak masuk akal."
USOPC telah mempertanyakan efektivitas boikot.
"Kami yakin tindakan yang lebih efektif adalah bagi para Pemerintah di dunia dan China untuk terlibat langsung dalam masalah hak asasi manusia dan geopolitik."
Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari artikel ABC News dalam Bahasa Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika