REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar FPI Marwan Batubara mengaku, kecewa dengan sikap berbagai fraksi di DPR. Hal itu, lantaran audiensi dengan komisi di DPR diakuinya tidak digubris.

"Nah, rakyatnya minta nih, masa minta audiensi aja ga mau," ujar dia kepada Republika Rabu (7/4). Dari sembilan fraksi DPR, kata dia, pihaknya baru diterima dua fraksi, PAN dan PKS. 

Dalam penjelasannya, polemik pembunuhan enam laskar FPI itu, tidak hanya sebatas perkara hukum. Namun, juga berkaitan dengan perkara politik, sehingga DPR disebutnya harus turut berperan. "Hukum dan politik sudah bercampur baur di situ," kata dia.

Dia menegaskan, karena kepentingan politik pula lah laskar dibunuh dan hanya dibatasi oleh perkara hukum. Padahal, masalah awal berupa perkara politik, dia klaim tidak menjadi sorotan.

Lanjutnya, meski PDIP selaku mayoritas di DPR tidak ingin ikut campur, sebaiknya fraksi lain dia minta berkenan membantu TP3 laskar FPI. Terutama dari fraksi dengan anggota terbanyak lainnya.

"Misal, yang berkuasa PDIP, okelah, kita tidak berharap mereka mau. Tapi, bagus kalau semuanya bisa dukung," ucapnya.

Dalam tuntutan menyoal hak angket, pihaknya menyatakan hanya meminta hak sebagai rakyat. Terlebih, jika wakil rakyat di DPR, katanya, masih mengaku sebagai wakil rakyat dan bisa mendukung audiensi dengan rakyat.

"Kita nggak minta-minta, kita gunakan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Soal mereka tidak lanjut dengan hak angket itu soal lain," tandasnya.