REPUBLIKA.CO.ID, GARUT--Setelah menunggu sekitar satu bulan usai meninggalkan posko pengungsian, 88 kepala keluarga (KK) warga terdampak longsor di Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, menerima jaminan hidup (jadup) dari pemerintah. Jadup itu diperuntukan kepada warga selama mengungsi secara mandiri, menanti proses relokasi.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Tubagus Agus Sofyan mengatakan, pemberian jadup kepada warga terdampak longsor dilakukan pada Rabu (7/4) pagi. Jadup itu disalurkan langsung ke rekening warga terdampak. "Kita sudah buat rekening bjb untuk para korban. Jadi bantuannya langsung ke rekening mereka," katanya.
Tubagus mengatakan, bantuan itu akan diberikan selama enam bulan. Dengan harapan, proses membangunan rumah untuk relokasi warga dapat selesai dalam kurun waktu itu.
Ia menambahkan, Bupati Garut Rudy Gunawan telah menginstruksikan pembangunan rumah relokasi itu dapat selesai dapat 90 hari kerja. Artinya, dalam waktu sekitar 3-4 bulan rumah relokasi harus dapat ditempati. "Target kita 90 hari kerja sudah bisa ditempati. Namun realisasinya saya tidak bisa menentukan," ujar dia.
Ihwal belum adanya kesepatan mengenai harga tanah yang akan dijadikan tempat relokasi warga, Tubagus menilai, itu dikarenakan ada sejumlah pihak yang memanfaatkan momen. Namun, ia meyakini masalah itu dapat segera terselesaikan. "Lokasi sudah pasti di sana. Luas lahannya sekitar 1,5 hektare untuk 73 rumah. Jadi dihitungnya per unit rumah yang terdampak," kata dia.
Camat Cilawu, Mekarwati mengatakan, jadup untuk warga terdampak longsor diberikan langsung untuk dua bulan, yaitu Maret dan April. Sementara berikutnya, jadup akan diberikan sebulan sekali. Ia menjelaskan, jadup itu diberikan selama enam bulan. Per bulannya, setiap KK warga terdampak longsor akan menerima Rp 300 ribu per bulannya. "Penyalurannya oleh Dinsos (Dinas Sosial Kabupaten Garut) langsung," kata dia.
Ia mengatakan, diharapkan selama enam bulan itu pembangunan rumah untuk relokasi warga terdampak longsor sudah dapat diselesaikan. Namun, jika pembangunan rumah relokasi belum juga selesai, Dinsos Kabupaten Garut sudah mengajukan jadup tambahan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Menurut Mekarwati, jadup itu diberikan kepada warga terdampak untuk memenhuni kebutuhan dasarnya. Untuk biasa sewa rumah selama menanti proses relokasi, warga terdampak longsor diberikan stimulan di luar jadup oleh BPBD Kabupaten Garut. Stimulan untuk sewa kontrakan itu hanya diberikan satu kali dengan besaran Rp 500 ribu."Kalau jadup itu dihitungnya per KK warga terdampak. Kalau stimulan sewa rumah itu dihitungnya dari jumlah rumah terdampak, jadi untuk 73 rumah," kata Camat.
Ihwal belum adanya kesepakatan antara warga pemilik lahan yang akan dijadikan tempat relokasi, Mekarwati mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah melakukan pengecekan lokasi. Tanah itu akan dinilai appaisal (taksiran penilaian harga tanah)."Kita tunggu prosesnya. Kita sih berharap proses ini dapat secepatnya dilakukan, tidak lebih dari enam bulan sudah selesai," ujar dia.
Bencana tanah longsor di Desa Karyamekar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, terjadi pada Jumat (12/2). Tak ada korban jiwa akibat bencana itu. Namun, puluhan rumah yang berada di Kampung Cipager dan Kampung Babakan Kawung mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), rumah yang berada di radius 45 meter dari mahkota longsor harus direlokasi lantaran masuk zona tak aman. Setidaknya, terdapat 73 rumah dengan 88 KK atau 303 warga yang tinggal di dalam zona itu dan harus direlokasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika