REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia. Pasalnya, SPKLU merupakan peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan baik oleh produsen dalam negeri maupun Badan Usaha.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menjelaskan Kementerian ESDM terus mendorong infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa instalasi listrik privat maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Menurut Ida, belum banyaknya SPKLU yang beroperasi secara komersial menjadi tantangan yang harus dijawab badan usaha SPKLU maupun Pemerintah dalam upaya mendorong percepatan KBLBB.
“Melalui kerja sama antarinstansi dan badan usaha, penyediaan dan pengoperasian secara komersial SPKLU di seluruh Indonesia dapat diakselerasi, sehingga semakin mudah masyarakat pengguna kendaraan listrik mengisi ulang baterai kendaraannya,” ucap Ida, Rabu (7/4).
Data Kementerian ESDM menunjukkan, pada 2020, telah terdapat total 100 unit SPKLU yang tersebar pada 72 lokasi antara lain SPBU dan SPBG, pusat perbelanjaan, perkantoran, area parker, serta perhotelan. Selain itu, terdapat sebanyak 11 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) yang tersebar pada 10 lokasi. Untuk tahun 2021 ini, ditargetkan sebanyak 190 unit SPKLU beroperasi dengan target KBLBB adalah sebanyak 1.865 unit. Sampai dengan Januari 2021, telah dibangun sebanyak 100 unit charging station yang tersebar pada 72 lokasi pada area antara lain SPBU dan SPBG, pusat perbelanjaan, perkantoran, area parker, serta perhotelan.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis Baterai dilaksanakan melalui penugasan kepada PT PLN (Persero). Namun demikian, dalam pelaksanaan penugasan tersebut, PT PLN (Persero) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau Badan Usaha lainnya. SPKLU disediakan oleh Badan Usaha SPKLU, yaitu pemegang IUPTL terintegrasi dan pemegang IUPTL penjualan yang memiliki wilayah usaha untuk melakukan penjualan tenaga listrik di SPKLU.
Sesuai Peraturan Menteri tersebut, Badan Usaha yang mendirikan SPKLU akan diberikan insentif antara lain keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan/atau jaminan langganan tenaga listrik, serta Pembebasan Rekening Minimum selama dua tahun pertama kepada Badan Usaha SPKLU, Badan Usaha SPBKLU, dan pemilik Instalasi Listrik Privat yang digunakan untuk pengisian listrik angkutan umum.
“Sebagai insentif tambahan, PLN juga merencanakan untuk pemberian diskon tarif tenaga listrik untuk pengisian KBL BB pada waktu luar beban puncak, yaitu antara pukul 22.00 sampai 04.00, pada saat kurva beban PLN rendah,” tutup Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika