REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria merespons unjuk rasa Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) cabang se-Jakarta, Selasa (6/4) yang menuntut kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI diusut tuntas. Riza mengatakan pemerintahannya bebas dari tindak pidana korupsi.

"Kami tentu mengerti dan memahami serta mengupayakan pentingnya penegakkan hukum, pentingnya pencegahan korupsi. Alhamdulillah DKI Jakarta mendapatkan 'award' antikorupsi. Ini upaya kami yang terus kami tingkatkan, dan memastikan bahwa Jakarta bebas dari korupsi," kata Riza di Jakarta, Rabu (7/4).

HMI-MPO dalam tuntutannya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turut mengusut Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melihat keterlibatannya dalam kasus pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.

Politisi Gerindra ini juga menyebutkan ia tidak keberatan akan adanya aksi unjuk rasa karena hal tersebut dijamin oleh negara. Namun, dia menekankan harus dengan disertai fakta dan data.

"Negara kita adalah negara demokrasi, silahkan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, mau menyampaikan tertulis, dialog dan sebagainya, namun demikian jangan asal demo tanpa fakta dan data," ucapnya.

"Sekalipun ketentuan undang-undang dibolehkan kita menyuarakan, menyampaikan aspirasi termasuk melakukan demo di manapun, termasuk di balai kota tapi mohon adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai agar bicara sesuai fakta dan datanya. Jangan asal bicara apalagi bicara korupsi harus hati-hati," ujarnya.

Massa HMI-MPO tersebut datang di depan pintu gerbang Balai Kota sekitar Selasa, pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk yang berisi desakan lembaga anti rasuah untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan Anies dalam kasus pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat. "Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera mennelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4).

Audi juga menyebut mereka mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan (Dirut Sarana Jaya); Taufik Gumilar (eks Sekretaris Dispora DKI Jakarta); Heru Haryanto (eks Kabid Sapras Dispora DKI); Suwasti (mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar); dan Marjuk (pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar) tersebut.

"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta juga menyatakan segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel. Apabila tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan diindahkan oleh Pemprov DKI, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak," tutur Audi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika