REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mendukung Pemerintah dalam mengakselerasi digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (bansos), atau juga dikenal sebagai G2P (Government to Person) 4.0. Akselerasi tersebut dilakukan melalui lima langkah penguatan aspek pada sistem pembayaran yang mengedepankan prinsip cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Pertama, penguatan infrastruktur sistem pembayaran untuk mendukung transaksi penyaluran bansos. Kedua, interkoneksi layanan pembayaran baik di kanal pembayaran digital maupun di agen/merchant. Ketiga, keamanan, artinya akses dana dilindungi oleh dua faktor otentikasi, yaitu user dan kata kunci (password).
Password ini dapat berupa kombinasi angka atau penggunaan biometric seperti sidik jari dan wajah. Keempat, penggunaan multichannel atau dapat menggunakan berbagai instrumen dan kanal seperti kartu atau HP, hingga QR Code Indonesian Standard (QRIS).
Kelima, perluasan outlet tempat transaksi dana bansos, seperti agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Digital, merchant, dan ATM. Demikian mengemuka dalam Panel Wawasan Pemimpin (Leader's Insight) “Digitalisasi Penyaluran Bansos untuk Optimalisasi Pemanfaatan Dana Bansos dan Peningkatan Inklusivitas Keuangan" pada Rabu (7/4), sebagai rangkaian dari kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Tahun 2021.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan BI akan memperkuat ekosistem sistem pembayaran guna mendukung G2P 4.0. Antara lain melalui akselerasi implementasi QRIS, mengembangkan BI FAST, dan menghubungkan bank dengan fintech melalui standar Open Application Programming Interfaces (Open API) pembayaran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa digitalisasi penyaluran bansos dapat memberikan kemudahan dalam distribusi/penyaluran. Juga memudahkan pemantauan penyaluran bansos kepada penerima manfaat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menambahkan transformasi digital penyaluran bansos berorientasi pada optimalisasi penggunaan layanan keuangan digital dan kebutuhan penerima manfaat bansos. Selain kegiatan Leader's Insight dan talkshow, masih terdapat berbagai rangkaian kegiatan FEKDI lainnya yang dibuka hingga 8 April 2021 dengan mengunjungi website FEKDI. Seluruh kegiatan dalam FEKDI terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun.