REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melibatkan unsur unit terkecil masyarakat yakni tingkat rukun warga (RW) dalam pendataan keluarga. Dengan begitu, Wapres berharap pendataan keluarga bisa lebih akurat.
Itu disampaikan Wapres saat menerima kedatangan Tim Pendataan Keluarga Perdana BKKBN, Kamis (8/4). "Saya meminta BKKBN agar dalam melakukan pendataan melibatkan unsur-unsur unit terkecil di tingkat Rukun Warga (RW)," kata Ma'ruf yang dikutip dari akun twitter resminya, Kamis (8/4).
Ma'ruf memaparkan, dalam pertemuan BKKBN mengeluhkan sering terjadi ketidaktepatan dan kurang akuratnya data, baik dalam masalah pembangunan keluarga, stunting, bahkan juga bantuan sosial (bansos). Karena itu, Tim Pendataan Keluarga Perdana BKKBN menyampaikan aktivitas pendataan keluarga Tahun 2021. Wapres berpesan, selain melibatkan unsur tingkat RW, BKKBN memperhatikan waktu pendataan.
"Tetap memperhatikan waktu-waktu yang tepat agar mudah menemui target yang didata," kata Ma'ruf. Selain soal pendataan, Wapres juga berharap BKKBN dapat menciptakan berbagai inovasi penanganan stunting untuk diaplikasikan di daerah. Hal ini untuk mendorong penurunan angka stunting di Indonesia.
"Selain, tentunya, mengkoordinasikan anggaran penanganan stunting dengan kementerian dan lembaga agar implementasinya maksimal," ungkapnya.