REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan kekerasan senjata yang terjadi di negaranya adalah hal yang paling memalukan. Ia bahkan menyebut kasus kejahatan ini sebagai epidemi dan berjanji untuk mengatasi masalah ini segera dengan memperkenalkan kebijakan eksekutif terbaru.
“Tidak ada yang akan saya rekomendasikan dengan cara apapun mempengaruhi Amandemen Kedua,” ujar Biden dalam sebuah pernyataan terkait kebijakan eksekutif untuk menanggulangi kekerasan senjata, dilansir China.org, Jumat (9/4).
Lebih lanjut, Biden mendorong kembali gagasan kontrol senjata yang lebih ketat di tengah lonjakan kasus penembakan massal di AS beberapa waktu terakhir. Meski dinilai akan melanggar hak warga Amerika memiliki senjata, ia menegaskan tidak ada amandemen konstitusi yang bersifat mutlak.
“Ide yang aneh jika mengatakan beberapa hal yang kami rekomendasikan bertentangan dengan konstitusi. Kekerasan senjata di negara ini adalah epidemi dan memalukan internasional,” kata Biden.
Serangkaian tindakan eksekutif yang dikeluarkan terkait aturan senjata memperketat ketentuan untuk senjata rakitan dan api, yang dalam beberapa kasus sulit dilacak dan digunakan untuk melakukan kejahatan. Biden ingin Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengusulkan aturan yang mewajibkan kit senjata sebagai senjata api, sehingga memiliki nomor seri yang mudah dilacak, termasuk pemeriksaan latar belakang untuk orang yang membelinya.
Biden juga mengarahkan DOJ untuk mengusulkan model undang-undang ‘red flag’ atau ‘bendera merah’ untuk negara bagian yang dapat membantu menjaga senjata api dari tangan orang yang berpotensi berbahaya. Termasuk juga untuk mengklasifikasikan ulang pistol yang dimodifikasi dengan kawat gigi stabilizer agar tunduk pada Undang-Undang Senjata Api Nasional, yang berarti pemilik akan diwajibkan untuk mendaftar dan membayar biaya modifikasi.
Kebijakan eksekutif datang setelah penembakan massal terjadi di Boulder, Colorado dan Atlanta, Georgia. Biden mendesak Kongres AS bergerak secara legislatif, secara khusus menyerukan Senat untuk mengesahkan rancangan undang-undang celah kontrol senjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika