Jumat 09 Apr 2021 11:30 WIB

Jokowi Serukan Penolakan Terhadap Nasionalisme Vaksin Covid

Jokowi mendorong adanya akses yang adil untuk semua negara dunia terhadap vaksin.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Dwi Murdaningsih
Vaksinator mempersiapkan vaksin Covid-19 sebelum diberikan kepada warga (ilustrasi).
Foto: Antara/Umarul Faruq
Vaksinator mempersiapkan vaksin Covid-19 sebelum diberikan kepada warga (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong adanya akses yang adil untuk semua negara dunia terhadap vaksin Covid-19 demi memulihkan ekonomi global. Pernyataan itu disampaikan Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 D-8 yang digelar virtual dari Bangladesh, Kamis (8/4).

Jokowi menyampaikan, negara-negara D-8 memiliki potensi dan kekuatan untuk bisa maju. Dengan populasi 1,1 miliar jiwa dan potensi ekonomi yang hampir mencapai 4 triliun dolar AS, D-8 harus menjadi bagian penting agar dunia bisa keluar dari pandemi agar dunia bisa kembali pulih.

Baca Juga

Presiden Jokowi pun menyampaikan tiga hal di mana negara-negara anggota D-8 dapat ikut berkontribusi dalam upaya mengatasi pandemi. Pertama, D-8 harus terus mendorong akses yang adil terhadap vaksin.

"Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis. Namun, saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral," kata Jokowi dalam pidato virtualnya.

Menurut Presiden Jokowi, saat pandemi, vaksin Covid-19 adalah barang publik global. Dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua. Artinya, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi vaksin.

"D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya demi mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi. Beberapa dari kita, termasuk Indonesia, tengah mengembangkan produksi vaksin sendiri," kata Jokowi.

Baca juga : Pengajian Ketua Komisi Dakwah MUI di Pelni Dibatalkan

Kedua, kata Presiden, D-8 harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi 1,5 triliun dolar AS, Presiden Jokowi meyakini D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

"Fasilitasi perdagangan intranegara D-8 harus didorong, hambatan perdagangan harus diminimalisask, intensifikasi intraperdagangan antarnegara anggota D-8 adalah kunci. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ketiga, D-8 harus mengembangkan teknologi digital. Menurut Presiden Jokowi, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru serta merupakan ekonomi masa depan.

Untuk itu, kata dia, D-8 didorong untuk memanfaatkan teknologi tersebut demi menyejahterakan rakyat setiap negara anggota. D-8 memiliki potensi yang besar, keunggulan demografi penduduk muda D-8 sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G-7 sebesar 135 juta atau sekitar 17,3 persen dari total populasi.

Baca juga : Buruk Gizi Bayi pada Masa Pandemi

"Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu, inovasi harus terus ditumbuhkan, industri start-up harus terus didorong. Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas Muslim harus dimanfaatkan. Pengembangan industri start-up berbasis syariah dapat dikembangkan," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement