REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menanggapi terkait konflik kepengurusan Partai Demokrat. Saat ditanya oleh wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Moeldoko meminta agar pertanyaan tersebut tak ditanyakan di kantor Kepresidenan.
"Ini kantor kepresidenan, tanya yang berkaitan dengan kerja-kerja KSP. Jangan ikut-ikutan primitif," kata Moeldoko usai memberikan paparan tentang rencana pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jumat (9/4).
Sebelumnya, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pemerintah memutuskan menolak hasil kongres luar biasa (KLB) partai Demokrat di Deli Serdang, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, penolakan didasari atas tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya KLB.
"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 maret 2021 ditolak," kata Yasonna.
Sementara itu, Juru bicara Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Muhammad Rahmad mengatakan, pihaknya akan tetap mengambil jalur gugatan ke PTUN menyoal AD/ART Demokrat 2020. Gugatan itu, telah disampaikan ke Pengadilan Negeri pekan lalu.
Dalam gugatan tersebut, pihaknya meminta PN untuk membatalkan AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP Demokrat AHY. Lanjut dia, alasan gugatan untuk membatalkan AD/ART itu karena dianggap telah melanggar UU baik formil maupun materil.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta ganti rugi dengan tujuan mengembalikan dana tersebut ke tiap-tiap DPD dan DPC. "Meminta Kubu AHY ganti rugi RP 100 miliar rupiah. Uang itu (akan) kami berikan ke seluruh DPD dan DPC se-Indonesia yang selama ini sudah nyetor ke Pusat," jelas dia, Selasa (6/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika