REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan melarang mudik Idul Fitri 2021 atau 1442H. Berbagai cara dan strategi sosialisasi dan komunikasi diterapkan untuk membatasi pergerakan masyarakat Muslim di Tanah Air selama libur Idul Fitri, termasuk melalui media elektronik hingga membentuk satuan tugas (satgas) hingga level desa.
"Strategi komunikasi dengan media yang lebih terstruktur dan luas. Jadi, tidak hanya melalui media elektronik melainkan juga ada satgas daerah di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, bahkan sampai kecamatan," ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito saat berbicara di konferensi virtual FMB9 bertema 'Mudik Ditunda, Pandemi Mereda', Jumat (9/4).
Di setiap level satgas ini juga ada posko. Unsurnya bukan hanya aparat pemerintah melainkan juga aparat TNI/polri, Babinsa atau Babinkamtibmas, melainkan juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para sukarelawan lainnya yang terdiri dari anggota masyarakat.
Setiap pekannya, Satgas Penanganan Covid-19 selalu menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pimpinan daerah dan komponen wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Topik yang dibahas tentunya mengomunikasikan tentang kebijakan ini yang berkaitan dengan bulan ramadhan dan juga Idul Fitri.
Jadi, kata Wiku, nanti Satgas akan minta Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah untuk bisa menyampaikan kebijakan mereka setelah berkomunikasi dengan pemerintah pusat kepada struktur mereka yang ada di daerah. Kemudian setiap level nanti akan mengomunikasikan kebijakannya dalam rangka Ramadhan, bagaimana cara beribadah selama Ramadhan yang aman dari Covid-19.
"Itu akan kami lakukan secara periodik setiap pekan, kemudian nanti mendekati hari raya Idul Fitri yang membatasi dan meniadakan mudik juga kami lakukan itu (berkomunikasi dengan masyarakat)," ujarnya.
Jadi, lanjut Wiku, menjalin jejaring luas di seluruh Indonesia telah ditempuh dan komunikasi persuasif juga dilakukan. Kendati demikian, Wiku meminta semua pihak ikut bertanggung jawab. "Jangan melihat itu hanya pemerintah saja, bukan. Ini adalah gabungan dari seluruh komponen masyarakat dengan pendekatan pentahelix," ujarnya.
Ia menegaskan, upaya ini adalah konsensus bersama, bukan hanya satu pihak. Sebab, semua pihak tentu ingin menghadapi masa depan lebih cerah dan salah satu tantangan adalah libur ramadhan dan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kali ini bisa tidak menambah kasus Covid-19 secara signifikan maka tentu bangsa Indonesia lolos ujian.
"Kita sudah sekian lama lho, sekian kali libur panjang belum lolos ujian, selalu gagal terus (kasus terus bertambah). Boleh tidak yang kali ini kita lulus ujian? Ini butuh peran kolektif seluruh bangsa karena itu modal luar biasa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika