REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Organisasi hak asasi manusia (HAM) Amnesty International menyoroti kegagalan Israel memberikan fasilitas vaksinasi Covid-19 kepada warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurutnya, sebagai kekuatan pendudukan, Israel memiliki kewajiban melakukan tugas tersebut.
"Dalam ilustrasi yang jelas tentang tingkat diskriminasi yang dilembagakan di Israel dan wilayah pendudukan Palestina, otoritas Israel gagal memberikan vaksinasi kepada lima juta warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki ketika upaya vaksinasi dimulai pada Desember 2020. Langkah ini secara mencolok melanggar kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional," kata Amnesty International dalam laporan tahunannya yang diterbitkan pekan ini, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA pada Jumat (9/4).
Di bawah Konvensi Jenewa keempat, Israel berkewajiban memelihara fasilitas dan layanan medis serta rumah sakit di wilayah pendudukan. Hal itu termasuk penerapan langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran penyakit menular.
Amnesty International mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah mengekspose kebijakan yang melanggengkan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Pandemi pun memberi dampak yang menghancurkan bagi dunia, termasuk di Palestina dan Israel.
Israel mulai meluncurkan vaksinasi Covid-19 pada Desember 2020. Ia menjadi salah satu negara di dunia yang memimpin dalam hal kampanye vaksinasi massal. Sekitar 60 persen populasinya setidaknya telah menerima satu dari dua dosis vaksin.
Berbeda dengan Israel, Palestina masih tergopoh-gopoh untuk melakukan vaksinasi. Bulan lalu, ia menerima gelombang pertama vaksin dari inisiatif Covax. Sebanyak 62 ribu dosis vaksin, terdiri atas 38 ribu dosis Pfizer dan 24 ribu dosis AstraZeneca telah dikirim Covax.
Palestina juga menerima sumbangan 5.000 dosis vaksin Sputnik V dari Rusia. Palestina berharap dapat memvaksinasi 20 persen populasinya dengan menggunakan paket vaksin dari Covax. Sejauh ini, Palestina telah mencatatkan lebih dari 293 ribu kasus Covid-19 dan 3.076 kematian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika