REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tengah berupaya untuk meminta kuota tambahan pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, Kabupaten Bogor. Namun, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova menilai kehadiran TPPAS Nambo tidak bisa menjadi patokan penanggulangan sampah di Kabupaten Bogor.
Diketahui, dari 2.800 ton timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bogor setiap harinya, hanya 700 ton sampah yang bisa dilayani Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) Galuga, Kabupaten Bogor. Ini artinya hanya seperempat sampah yang bisa ditangani.
Di samping itu, Pemkab Bogor mendapat jatah sebanyak 700 ton untuk membuang sampah di TPPAS Nambo. Untuk itu, Pemkab Bogor meminta jatah kuota pembuangan sampah sebanyak 2.000 ton ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Lebih lanjut, Ferry menilai, TPPAS Galuga yang sebelumnya merupakan hutan non-produktif milik Perhutani ini nantinya akan bernasib sama dengan TPA Galuga yang sudah mulai overload saat ini.
Walaupun TPPAS Nambo akan memiliki Refuse Derived Fuel (RDF) yang mendaur ulang sampah menjadi bahan bakar bagi pabrik semen di kawasan Kabupaten Bogor, hal tersebut tidak akan bisa menutupi sampah setiap harinya.
Menurut perhitungannya, sampah yang masuk setiap hari nantinya bisa mencapai 2.500 ton, sedangkan pengolahan di lokasi tersbeut hanya bisa mencapai 1.000 ton untuk menjaga kestabilan mesin.
"Itu kan nanti pasti akan numpuk-numpuk juga sampah di situ," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan Pemkab Bogor untuk mulai fokus membangun bank sampah di setiap desa. Sebab, menurutnya salah satu cara paling ampuh yakni menanggulangi sampah dari sektor terkecil. Apalagi, timbulan sampa paling banyak berasal dari sektor rumah tangga.
Dengan cara memilah sampah dan mendaur ulang dari tingkat terendah, tentunya secara langsung akan mempengaruhi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA atau TPPAS.
“Semakin sedikit sampah yang dibuang maka akan semakin dikit pula sampah yang masuk. Pola pikir seperti ini yang harus ditanamkan kepada masyarakat," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika