REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati Anggota Wantimpres, Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya meresmikan Pertashop milik Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qur’an di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan, distribusi, dan kelancaran bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertashop, tambahnya, menjadi salah satu upaya BPH Migas untuk menjamin ketersersediaan dan distribusi BBM untuk wilayah yang belum terjangkau atau jauh dari SPBU. Oleh karena itu BPH Migas meminta Pertamina dan badan usaha lainnya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini.

Lebih Lanjut Ifan, sapaan M Fanshurullah asa mengungkapkan, Kehadiran Pertashop di Ponpes selain untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM juga dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi dan peluang usaha sehingga akan membuka lapangan kerja dan pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi umat. 

"Sebagai info, kami sampaikan total pesantren yang ada di Indonesia ada 27.722 pesantren. Ini potensi umat, potensi rakyat untuk kebangsaan kita, membuat ekonomi kerakyatan, apalagi Bapak Menteri BUMN sekaligus sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah," katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan bersinergi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan pesantren untuk mewujudkan SPBU mini seperti Pertashop di kompleks Ponpes Nurul Quran tersebut.

Kehadiran BPH Migas bersama Wantimpres, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah berserta Sekjendnya dan juga Direktur Utama PT Pertamina merupakan wujud nyata komitmen bersama keumatan, kerakyatan dan kebangsaan yang dipimpin Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Menurutnya dengan jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data BPS sebanyak 27.772 dan jumlah santri 4,1 juta merupakan potensi untuk membangkitkan ekonomi umat.

Lebih lanjut Ifan mengungkapkan jumlah Desa yang ada di Indonesia sebanyak 83.900 desa ini, merupakan potensi untuk dilakukan pembangunan Pertashop yang terintegrasi, bukan hanya BBM, tetapi sembako, LPG non subsidi. Tugas BPH Migas mewakili Pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI. Berdasarkan data BPH Migas jumlah BBM subsidi dan penugasan (premium) hampir 26 juta KL/tahun.

"Apabila Pertashop bisa dibangun di pesantren-pesantren maupun desa-desa, maka bisa membantu negara mengurangi subsidi, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat, pertumbuhan ekonomi kerakyatan," ungkap Ifan. Setelah ini BPH Migas akan menindak lanjuti koordinasi dengan Ketum MES untuk percepatan perwujudan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika