Selasa 13 Apr 2021 05:27 WIB

Subsidi Ongkir Rp 500 Miliar Harbolnas, untuk Siapa?

Subsidi ongkir Rp 500 miliar Harbolnas Lebaran 2021 di saat produk asing banjir

Red: Elba Damhuri
Belanja online: Subsidi ongkos kirim (ongkir) untuk Harbolnas jelang Lebaran 2021
Foto: republika
Belanja online: Subsidi ongkos kirim (ongkir) untuk Harbolnas jelang Lebaran 2021

REPUBLIKA.CO.ID. --- Oleh Muhammad Hafil, Novita Intan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerukan masyarakat Indonesia untuk mencintai dan membeli produk-produk asing. Bahkan, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk membenci produk-produk asing terutama yang banyak bertebaran di market place.

Seruan Presiden Jokowi ini keluar tak lepas dari begitu dominannya produk-produk asing yang dijual di banyak e-commerce di Indonesia. Kementerian Perindustrian menyebut 90 persen produk yang dijual di e-commerce di Indonesia merupakan produk asing.

Lembaga ekonomi Indef juga menyebut penguasaan yang tinggi produk asing di market place yang beroperasi di Indonesia. Karena itu, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah aturan pembatasan produk asing termasuk dari sisi pajak.

Bersamaan dengan itu, pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim (ongkir) Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada Lebaran mendatang. Harbolnas ini akan digelar serentak di sejumlah marketplace pada H-10 dan H-5 Hari Raya Idul Fitri. 

Tujuannya, untuk menggenjot konsumsi ketika kaum pekerja mendapat tunjangan hari raya (THR). Pemerintah menegaskan bebas ongkir ini hanya berlaku untuk produk-produk nasional saja. 

"Hari belanja nasional online ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim Rp 500 miliar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (7/4) lalu. 

Baca juga : Tarawih 2021: Bacaan Surat Lebih Pendek, Selesai Lebih Cepat

Pelaksanaan Harbolnas Lebaran ini tak lain demi menggenjot kinerja ekonomi nasional. Perlu upaya keras untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang minus sepanjang 2020 lalu akibat pandemi virus corona. 

Karena perdagangan dan investasi masih sulit bangkit, maka konsumsi rumah tangga menjadi sektor yang disasar pemerintah. Sejalan dengan itu, perusahaan-perusahaan diminta untuk membayarkan THR secara tepat waktu, karena pemerintah beranggapan telah memberikan sejumlah insentif usaha. 

Bila THR disalurkan dengan tertib dan benar, pemerintah memprediksi akan ada aliran dana hingga Rp 215 triliun ke pasar. Angka ini dengan mengasumsikan seluruh karyawan/pekerja ramai-ramai membelanjakan THR yang diterimanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan stimulus gratis ongkir ini dapat mendongkrak konsumsi masyarakat. Hal ini ditambah adanya pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil dan rumah. 

“Program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia yang tengah dicanangkan pemerintah juga akan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga kami yakin akan mendorong sisi konsumsi supaya permintaan mulai muncul," kata Menkeu Sri Mulyani, Senin (12/4).

Seluruh stimulus pemerintah ini, kata Sri, didesain dengan sangat hati-hati dan teliti. Meski ingin mendorong ekonomi, pemerintah tak ingin kasus Covid-19 kembali meningkat. 

Untuk mendongkrak konsumsi, Sri Mulyani menyebut pemerintah telah meminta pengusaha untuk memberikan THR. Stimulus bebas ongkir belanja online tidak akan berjalan jika masyarakat tidak memiliki dana cukup untuk dibelanjakan.

Baca juga: Perhatikan Ini Saat Membasuh Tangan ketika Wudhu

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement