REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan perwakilan Jejaring Panca Mandala lima Provinsi menggelar diskusi kelompok terpumpun di Yogyakarta. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prof FX Adji Samekto MHum mengatakan diskusi sebagai upaya koordinasi dan komunikasi dalam memperkuat pembinaan Ideologi Pancasila di masing-masing Daerah.
Jejaring Panca Mandala lima Provinsi yang ikut dalam kegiatan tersebut diantaranya Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta. "Kegiatan ini dalam upaya mendengarkan aspirasi dari Jejaring Panca Mandala di Daerah untuk mendapatkan masukan bottom-up," ucapnya.
Menurutnya Jejaring Panca Mandala merupakan mitra BPIP untuk membumikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di setiap Daerah. "Diharapkan dengan adanya Jejaring Panca Mandala dapat menemukan gagasan-gagasan dan dapat menindaklanjuti ide-ide yang telah disusun pada tahun 2020," ujarnya.
Ia juga mendorong kepada Jejaring Panca Mandala yang sudah dikukuhkan tersebut dapat segera menyusun rencana kerja di setiap daerahnya masing-masing. "Saya harapkan, semua perwakilan JPM di setiap daerah untuk segera menyusun rencana kerjasama di setiap Daerahnya masing-masing," harapnya.
Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Elfrida Herawati mengatakan dengan berkumpulnya Jejaring Panca Mandala merupakan wadah dalam rangka menjaga harmoni sosial terkait Pembinaan Ideologi Pancasila. "Melalui wadah ini, apa yang sebelumnya tidak tampak karena bekerja sendiri-sendiri, setelah berjejaring menjadi pengalaman yang nyata dalam pemecahan problem sosial," ujarnya.
Ia juga menegaskan peran dan fungsinya pembentukan Jejaring Penca Mandala ini dipercaya sangat kuat dalam pembumian nilai-nilai Pancasila. "Di dalam JPM ini terdapat lima unsur yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, media massa, swasta/dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah," tegasnya.
"Karena itu, saya meyakini, Sumatera Selatan yang dikenal sebagai wilayah zero conflict mampu mengemban apa yang ingin dicapai oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk membumikan Pancasila," sambungnya.
Sementara itu salah satu peserta Jejaring Panca Mandala Prof Sunarto menyatakan setuju Pendidikan Ideologi Pancasila sebagai dasar utama berbangsa dan bernegara. Selain itu menurutnya konsep perekrutan Pegawai Negeri Sipil dan uji Kompetensi harus ada unsur Pancasila sehingga diperlukan kombinasi bottom up dan top down.
"Tindakan kita jelas membutuhkan buku panduan teknis, materi akademisi dan materi untuk umum diperlukan materi sebagai acuan sehingga tidak keluar dari koridor", ujarnya.
