REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim sebesar Rp 500 miliar saat hari belanja online nasional (Harbolnas) yang diselenggarakan saat Ramadan. Harbolnas akan berlangsung pada H-10 dan H-5 Lebaran 2021.

Menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu pastikan keterlibatan usaha di daerah khususnya pelaku UMKM pada marketplace yang mendapat subsidi ongkir.

“Saat ada tunjangan hari raya (THR) tapi mudik dilarang maka belanja online akan berputar di kota besar saja khususnya Jabodetabek. Jika UMKM dilibatkan pada marketplace secara spesifik harapannya ada aliran uang ke daerah sebagai kompensasi pelarangan mudik,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/4).

Berdasarkan riset Indef, masalah pada marketplace belum bisa diselesaikan pemerintah yakni 74 persen lebih barang impor yang dijual. Sedangkan produk lokal hanya 26 persen.

“Jangan sampai neraca dagang yang kena dampak naiknya impor barang konsumsi akibat subsidi ongkir,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan stimulus ini dapat mendongkrak konsumsi masyarakat. Hal ini ditambah adanya pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mobil dan rumah. 

“Program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia yang tengah dicanangkan pemerintah juga akan mendorong konsumsi masyarakat, sehingga kami yakin akan mendorong sisi konsumsi supaya permintaan mulai muncul," ujarnya saat acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional - Temu Stakeholders seperti dikutip Senin (12/4).

Menurutnya seluruh stimulus pemerintah didesain dengan sangat hati-hati dan teliti. Meski ingin mendorong ekonomi, pemerintah tak ingin kasus Covid-19 kembali meningkat. 

"Ini selalu dicari titik tengahnya," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika