REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy memandang kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi 15,2 juta pelanggan golongan 450 VoltAmphere (VA) yang akan diterapkan pemerintah mulai 2022 mengindikasikan fundamental ekonomi nasional akan membaik. "Perubahan subsidi ini menunggu momentum pemulihan ekonomi di dalam negeri," kata Yusuf Rendy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/4).

Strategi pemerintah yang akan menerapkan kebijakan pencabutan subsidi listrik pada 2022, lanjut dia, mengasumsikan proses pemulihan ekonomi tahun depan akan jauh lebih baik dibandingkan tahun ini."Dengan asumsi pemerintah bisa menangani Covid-19 khususnya di tahun ini.maka tahun depan proses pemulihan ekonomi akan jauh lebih baik," kata Yusuf.

Apabila ekonomi pulih, tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga pemberian subsidi listrik 450 VA bagi 15,2 juta pelanggan dianggap tidak lagi tepat sasaran.Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (7/4), pemerintah menyampaikan sedang menyusun kebijakan baru penyaluran subsidi sektor energi pada tahun depan, salah satunya mencabut subsidi listrik bagi 15,2 juta pelanggan golongan 450 VA karena tidak tepat sasaran.

Pembuatan kebijakan itu mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan Kementerian Sosial dan asumsi makro ekonomi tahun 2022 di mana pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh 5,7 persen, inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp14.450 per dolar AS, serta pergerakan harga minyak mentah (ICP) sebesar 50 dolar AS per barel.