REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) memprotes rencana Jepang membuang air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik. Seoul pun mempertimbangkan membawa masalah itu ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.
Juru bicara kantor kepresidenan Korsel Kang Min-seok mengungkapkan, Presiden Moon Jae-in telah bertemu dengan duta besar Jepang yang baru untuk Korsel, yakni Koichi Aiboshi. Moon menerima surat kepercayaannya.
Saat bertemu Aiboshi, Moon menyampaikan kekhawatirannya yang besar tentang rencana Jepang membuang air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik. Dia mengingatkan bahwa Jepang dan Korsel adalah tetangga dekat serta berbagi laut. Moon meminta percakapan tersebut disampaikan ke pemerintahan pusat di Tokyo.
"Dalam pertemuan internal, Moon memerintahkan pemerintahnya untuk secara proaktif mempertimbangkan membawa masalah ini ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut," kata Kang Min-seok pada Rabu (14/4), dikutip laman kantor berita Korsel, Yonhap.
Sebelumnya Cina juga mengecam rencana Jepang mengalirkan lebih dari satu juta ton air dari pembangkit nuklir Fukushima ke laut. Beijing menyebut langkah itu sangat tidak bertanggung jawab.
Cina mengatakan, rencana Jepang akan merusak kesehatan masyarakat. Ia pun mengkritik cara Jepang yang hendak membuang air limbah nuklir tanpa memperhatikan keraguan dan oposisi domestik serta asing. "Pendekatan ini sangat tidak bertanggung jawab dan akan sangat merusak kesehatan dan keselamatan publik internasional dan kepentingan vital orang-orang dari negara tetangga," kata Kementerian Luar Negeri Cina dalam pernyataan yang diunggah di situsnya, Selasa (13/4).
Cina menegaskan laut adalah milik bersama umat manusia. Menurutnya pembuangan air limbah nuklir bukan hanya masalah domestik Jepang. "Cina akan terus mengikuti perkembangan bersama dengan komunitas internasional dan berhak untuk membuat tanggapan lebih lanjut," katanya.
Sekitar 1,25 juta ton air telah terkumpul di tangki pembangkit nuklir Fukushima yang lumpuh pasca-tsunami pada 2011. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan pembuangan air adalah tugas yang tak terhindarkan dalam proses penonaktifan pembangkit nuklir selama puluhan tahun.
Pemerintah Jepang pun meyakinkan pelepasan air dari tangki pembangkit nuklir aman. Sebab mereka telah melakukan proses untuk menghilangkan hampir semua unsur radioaktif dan akan diencerkan. Langkah Jepang didukung Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Menurut IAEA, tindakan tersebut serupa dengan pembuangan air limbah pembangkit nuklir di tempat lain di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika