REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) mendukung rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. PA GMNI menilai kinerja menteri-menteri banyak yang di bawah standar.
"Reshuffle menurut kami, perlu karena kinerja menteri-menteri itu bisa dirasakan sendiri, banyak yang di bawah standar," kata Ketua Bidang Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan, Perbatasan, dan Maritim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PA GMNI Bambang Barata Aji, Rabu (14/4).
Bambang Barata Aji mencontohkan kepekaan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan terhadap suasana panen raya dengan hasil panen padi yang tergolong bagus namun memunculkan wacana impor beras. Selain itu, kata dia, komoditas jahe yang disebut-sebut melimpah namun kenyataannya melakukan impor.
"Artinya, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, itu bagaimana sense of crisis-nya, bagaimana rasa kebangsaannya. Jadi, bukan semata-mata ingin mengganti orang," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, reshuffle perlu dilakukan karena banyak menteri yang tidak memiliki performa. Menurutnya, hal itu disebabkan bangsa Indonesia saat sekarang dalam situasi extraordinary akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.
"Ini kan harus berpikir luar biasa, harus bertindak luar biasa, dan pemimpin harus punya karakter yang luar biasa, bukan standar saja. Okelah kemarin kecelakaan sejarah," katanya.
Presiden Joko Widodo yang memiliki legitimasi melalui pemilu, menurutnya, sudah saatnya sekarang tidak sekadar mempertimbangkan kompromi politik. "Titipan partai kalau enggak menunjukkan performa baik, ganti. Okelah, ngomong dahulu 'ada orang yang memang profesional dari partaimu', kalau enggak yang betul-betul profesional," katanya menegaskan.
Bambang mengatakan bahwa profesional dalam hal ini berarti mengabdi kepada kepentingan publik, atau bukan sekadar kecakapan teknis saja, melainkan sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, kata dia, reshuffle tetap harus ada demi menjamin kepercayaan masyarakat Indonesia.
"Menurut saya, Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red.) sudah harus mulai berani untuk mengurangi kompromi politiknya terhadap partai-partai karena nyatanya partai-partai kontribusinya juga sangat kecil. Saya tidak melihat ketika pandemi ini, gugus tugas atau tim yang dibuat partai itu ada di depan untuk bersama dengan masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika