Fraksi konservatif CDU/CSU di parlemen menyerukan diakhirinya dukungan pemerintah kepada semua semua kelompok yang dicurigai mendukung Islamisme, surat kabar Die Welt melaporkan hari Selasa (13/4).
Fraksi gabungan dari partai Uni Demokrat Kristen CDU dan Uni Sosial Kristen CSU mengusulkan pemotongan semua subsidi, dukungan dan kerja sama dengan kelompok-kelompok Islam yang masuk dalam daftar pengamatan badan intelijen Jerman Verfassungsschutz.
Anggota Komisi Dalam Negeri di parlemen Jerman Christoph de Vries, yang juga menjadi jurubicara fraksi untuk urusan organisasi agama, membenarkan proposal itu lewat Twitter.
"CDU/CSU akan mengambil posisi yang jelas dalam memerangi Islamisme," tulis de Vries. "Tidak ada toleransi untuk intoleransi. Itulah pesan yang jelas dari berkas itu."
Organisasi mana yang akan terpengaruh?
Proposal yang diajukan itu, jika disetujui dan diberlakukan, akan berdampak pada organisasi payung muslim di Jerman, tulis Die Welt yang sudah membaca naskahnya. Organisasi payung yang terdampak antara lain Dewan Pusat Muslim dan Dewan Islam, karena beberapa dari kelompok anggota mereka yang sedang diawasi oleh Verfassungsschutz.
Salah satu kelompok yang diawasi adalah Perhimpinan Islam-Turki untuk Kerja Sama Sosial dan Budaya, ATIB. Badan intelijen domestik Verfassungsschutz dalam sebuah laporan menulis bahwa organisasi tersebut telah menyebarkan "fitnah secara sistematis terhadap kelompok etnis atau agama lain, terutama Kurdi dan Yahudi."
ATIB adalah salah satu organisasi pendiri Dewan Pusat Muslim di Jerman, Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD), kata Die Welt.
Perubahan apa yang diinginkan CDU/CSUkubu konservatif?
Bagian penting dari proposal yang diusung fraksi CDU/CSU antara lain pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut tentang Islamisme politik di Jerman dan Uni Eropa, melakukan studi luas tentang pengaruh tersebut dalam masyarakat dan membentuk komisi ahli untuk melapor secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri.
Proposal CDU/CSU itu juga menuntut agar arus keuangan ke asosiasi masjid harus transparan dan dipublikasi.
"Kami menghormati kebebasan berkeyakinan tanpa kompromi, tetapi kami tidak akan mengizinkan pemerintah asing atau kekuatan Islamisme politik mengembangkan sistem pemerintahan di Jerman di bawah kedok kebebasan beragama yang menempatkan masyarakat, politik dan budaya di bawah norma-norma Islam," kata Cristoph de Vries kepada harian Die Welt.
Dia membandingkan perlakuan terhadap kelompok-kelompok politik agama dengan perlakuan terhadap organisasi-organisasi ekstrem baik sayap kiri maupun sayap kanan.
"Musuh konstitusi... tidak bisa pada saat yang sama menjadi mitra negara," katanya. (hp/vlz)
Ikuti Whatsapp Channel Republika