REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto mengatakan untuk mendukung upaya peningkatan daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah akan menggelar Harbolnas Ramadhan yang akan diselenggarakan selama 5 hari, yaitu mulai dari H-10 sampai dengan H-6 Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
“Pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp500 miliar dalam bentuk subsidi ongkos kirim dan produk yang diutamakan adalah produk-produk dalam negeri,” ujar Menko Airlangga dalam akun Instagram-nya @airlanggahartarto_official.
Menko Airlangga mengatakan pemerintah juga akan bekerja sama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Sehingga program gratis ongkir ini menjadi pengungkit daya beli masyarakat selama masa larangan mudik atau libur lebaran.
“Dengan demikian, kita berharap di Bulan Ramadhan ini terjadi peningkatan konsumsi dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan produsen lokal,” tambahnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyambut baik kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi ongkos kirim. Ia menyebut pemerintah telah mengambil langkah taktis untuk mendorong konsumsi belanja kelas menengah dan atas.
"Ini merupakan langkah taktis pemerintah untuk menyasar langsung kebutuhan masyarakat menengah dan atas yang dinilai masih menahan belanja selama pandemi," kata Huda.
Terlebih, kata Huda, secara total konsumsi rumah tangga kelompok menengah dan atas mencapai 83 persen dari total konsumsi nasional.“Kebijakan ini perlu diapresiasi, pemerintah cukup teliti melihat peluang dengan memahami karakteristik konsumen saat ini. Dimana biasanya para konsumen membeli suatu barang melihat harga barang dan harga ongkir. Sehingga dengan diberikan subsidi ongkir, akan mempengaruhi minat konsumen untuk berbelanja,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika