REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Garda Demokrasi (Gardem) 98 menilai langkah politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuding pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengintervensi partainya merupakan langkah panjat sosial (pansos) dalam bidang politik. Bahkan, Gardem menganggap AHY dan jajarannya terlalu berlebihan dalam berpolitik. 

"Sebelumnya sebarkan fitnah kalau presiden Jokowi intervensi Demokrat, sekarang antek-anteknya tuding Jokowi berkhianat, tidak usah lebay dan pansos elektabilitas Pak Jokowi yang masih tinggi," ujar Sekjen Gardem 98 Azwar Furqudyama kepada awak media, Jumat (16/4).

Azwar mengatakan, rakyat sudah bosan melihat strategi politik playing victim keluarga AHY untuk meraih simpati publik. Menurutnya, jika SBY dan AHY mau membangun imej keluarga politik contohlah Presiden Amerika George W Bush senior dan anaknya Bush junior yang bisa membangun keluarga politik yang etis. 

"Bush junior bisa kuat dan menang karena kematangan politik, demokrasi membolehkan itu," katanya.

Azwar melihat SBY dan AHY memiliki ambisi pribadi untuk memiliki partai sebagai kepentingan keluarga. Bahkan, Azwar menganalogikan sejahat-jahatnya Hitler gak pernah daftarin Partai Nazi sebagai milik pribadi. 

Baginya, menjadi partai sebagai aset milik pribadi atau keluarga merupakan langkah mundur bagi demokrasi. "Partai politik itu konsensus publik sebagai salah satu pilar demokrasi, itu adalah sina qua non publik, yang mutlak harus ada di ruang publik, gak bisa jadi milik pribadi emang perusahaan?" kata Azwar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika