REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pembagian laba (dividen) dari badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bogor kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meningkat pada 2020. Dari empat BUMD di Kota Bogor, dividen yang disumbangkan ke Pemkot Bogor mencapai Rp 31,9 miliar.
"Bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD tahun 2020 dari target Rp 33,5 miliar, yang terealisasi Rp 31,9 miliar atau 95,25 persen," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/4).
Deni menjelaskan, meski tidak memenuhi target, dividen dari keempat BUMD tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada 2019. Berdasarkan data Bapenda Kota Bogor, pada 2019, dividen yang diberikan BUMD ke Pemkot Bogor sebesar Rp 28,24 miliar. "Jadi memang ada kenaikan dari 2019 ke 2020 sebesar Rp 3 miliar," tuturnya.
Empat BUMD yang dimiliki Pemkot Bogor, terdiri Perumda Tirta Pakuan, Bank Perkreditan Rakyat atau Perumda Bank Kota Bogor, Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), dan Bank BJB.
Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Lia Kania Dewi memerinci, dari dividen yang disumbangkan ke Pemkot Bogor, Perumda Tirta Pakuan menempati urutan pertama pemberi laba tersebesar mencapai Rp 22,9 miliar atau 100 persen dari target. Di posisi berikutnya adalah Bank BJB dengan realisasi dividen sebesar Rp 4,3 miliar atau 98,31 persen.
Kemudian, di urutan ketiga ada Perumda Bank Kota Bogor dengan realisasi deviden sebesar Rp 4,4 miliar atau 89,92 persen. Sedangkan, realisasi dividen Perumda PPJ sebesar Rp 175 juta atau 14,71 persen. "Untuk Perumda PPJ, realisasi dividen di 2020 sebesar Rp 175 juta atau 14,71 persen dari target Rp 1,1 miliar," jelas Lia.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Lusiana Nurissiyadah memberi catata, Perumda PPJ yang baru bisa memberikan dividen tidak lebih 50 persen dari target yang ditetapkan. Menurut dia, ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki oleh jajaran direksi Perumda PPJ.
Untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, Lusiama menyarankan, pengelolaan pasar harus segera diuubah. Mulai sistem pembayaran iuran kios tidak lagi ditarik manual, melainkan menggunakan sistem digital. Dengan sistem digital, kebocoran pendapatan bisa diminimalisasi. "Menurut saya ini sangat vital," ujar Lusiana.
Dia pun meminta agar jajaran direksi Perumda PPJ segera mengoptimalkan keberadaan kios yang masih kosong di beberapa pasar. Termasuk program relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Lawang Seketeng, Kecamatan Bogor Tengah, yang dinilainya belum maksimal.
"Jadi itu kios-kios kosong saya harap bisa segera diisi bagaimanapun caranya. Karena itu kan salah satu sumber pendapatannya, jadi saya rasa itu dulu harus dimaksimalkan," kata Lusiana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika