REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mantan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, melanggar aturan etika federal yang mengatur penggunaan sumber daya yang didanai pembayar pajak. Pelanggaran dilakukan  ketika dia, dan istrinya, meminta karyawan Departemen Luar Negeri untuk melakukan tugas pribadi lebih dari 100 kali, kata pengawas pemerintahan dalam laporan pada Jumat (16/4).

Pompeo, yang merupakan mantan menteri luar negeri Presiden Donald Trump, menjabat hingga 20 Januari, ketika Trump dari Partai Republik meninggalkan kantornya setelah dikalahkan olehJoe Biden dalam pemilihan November. Pompeo dipandang sebagai salah satu dari segelintir politisi Republik dengan ambisi maju sebagai calon presiden 2024, meskipun mantan diplomat itu belum mengonfirmasi hal itu.

Pompeo dan istrinya meminta seorang pejabat politik dan karyawan lain di kantornya untuk melaksanakan tugas-tugas seperti, mengambil barang-barang pribadi, merencanakan acara yang tidak terkait dengan misi Departemen, dan menjalankan bisnis pribadi seperti perawatan hewan peliharaan dan mengirimkan kartu Natal pribadi. Demikian ujar Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri (OIG) mengatakan dalam laporan.

"Keluarga Pompeo membuat lebih dari 100 permintaan kepada karyawan di kantor Deplu untuk melakukan pekerjaan yang tampaknya bersifat pribadi," kata laporan tersebut.

Di antara insiden yang dirinci dalam laporan itu adalah permintaan dari Susan Pompeo untuk seorang ajudan untuk membuat dua janji salon untuknya. Pada kesempatan lain, seorang wakil menteri luar negeri tampil membantu putra Pompeo mendapatkan diskon untuk kamar hotel, kata laporan.

Pompeo mengecam laporan itu, dengan mengatakan itu bermotif politik dan dipenuhi dengan kesalahan faktual. "Saya, atau istri saya Susan, tidak pernah menyalahgunakan uang pembayar pajak atau melanggar aturan atau norma etika," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan kami terus-menerus ditinjau oleh puluhan pengacara, dan kami melakukan upaya besar-besaran, dan memenuhi setiap persyaratan," katanya.

Pompeo selama masa jabatannya memiliki hubungan yang kontroversial dengan pengawas Departemen. Seorang mantan inspektur jenderal, Steve Linick, dipecat oleh Trump atas rekomendasi Pompeo.

Linick sedang menyelidiki apakah Pompeo menyalahgunakan pejabat politik yang didanai pembayar pajak untuk melakukan tugas pribadi untuk dirinya dan istrinya. OIG mengatakan telah menyelesaikan sebagian besar kerja lapangannya pada laporan tersebut pada Agustus 2020. Penyelesaian laporannya ditunda karena Pompeo menolak untuk memberikan wawancara kepada OIG selama beberapa bulan sampai duduk bersama mereka pada Desember, dilansir dari Reuters.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan badan tersebut setuju dengan "semua rekomendasi (dalam laporan) dan akan melanjutkan untuk melaksanakan rekomendasi itu".

Ikuti Whatsapp Channel Republika