REPUBLIKA.CO.ID, Belasan anggota Komisi VI Dewan Perkawilan Rakyat (DPR) mengunjungi Gudang Bulog Modern (GBM) Cikande di Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada 25 Januari 2021. Anggota dewan yang membidangi industri, investasi, hingga perdagangan tersebut melihat stok beras yang dimiliki Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kanwil DKI Jakarta dan Banten.

Usai melihat kecukupan stok beras di gudang, dewan pun mendukung kinerja Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan di masyarakat. Wakil Ketua Komisi VI DPR, I Gde Sumarjaya Linggih menyarankan, pemerintah perlu memberikan bantuan anggaran secara proporsional kepada Bulog. Tujuannya agar Bulog bisa menjalankan perannya sebagai jaring pengaman pangan secara maksimal.

"Kita melihat secara langsung, tidak ada kendala dalam ketersediaan pangan, masih mencukupi. Kita tahu bahwa semua negara saat ini berusaha mempertahankan ketahanan pangannya. Kami melihat kenyataannya gudang Bulog masih penuh dengan ketersediaan beras," ucap politikus Partai Golkar itu di sela peninjauan ke GBM Cikande di Kabupaten Serang, dikutip dari video resmi DPR.

Gde menjelaskan, salah satu dilema yang dihadapi Bulog adalah masih menggunakan dana komersial dari bank. Sehingga Bulog memiliki beban pembayaran bunga pinjaman untuk menjaga harga pangan dan sewa gudang. Padahal, peran yang dijalankan Bulog adalah menjadi stok pangan negara atau jaring pengaman pangan nasional.