REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu bakal adanya reshuffle kabinet terus mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Terkait isu tersebut, Partai Demokrat menegaskan tetap berkomitmen berada di luar pemerintahan alias akan menolak jika ditawari posisi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi potensi Partai Demokrat masuk ke dalam kabinet jika ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo. Ia menekankan posisi Demokrat berada di luar pemerintahan. 

"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance dengan di luar pemerintahan, dan itu penting, sehat untuk demokrasi," kata Herzaky dalam keterangan pers, Senin (19/4).

Herzaky menjelaskan, posisi di luar pemerintahan membuat Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ujar Herzaky.

Herzaky juga menekankan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Demokrat, Herzaky menambahkan, mengeklaim tak mementingkan reshuffle karena tengah bekerja bagi rakyat.

"Saat ini, Partai Demokrat sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," ucap Herzaky. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika