REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang Purnama meminta pemerintah daerah memperkuat kapabilitas dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di masing-masing satuan kerja.

“Penguatan kapabilitas APIP merupakan salah satu bagian parameter dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP),” kata Bahtiar saat memimpin rapat koordinasi program pencegahan korupsi pemerintahan daerah Se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (19/4).

Delapan area MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan terpadu satu pintu.Kemudian, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa. Bahtiar mengungkapkan nilai MCP menjadi salah satu kunci tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga bisa terhindar dari praktik korupsi.

"Kalau nilai MCP-nya jelek, mungkin investasi tidak diarahkan ke daerah itu. Semua ada proses yang dinilai. Ada indikator dan subindikator," jelasnya.