REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengupayakan vaksinasi Covid-19 untuk pelayan publik agar dapat dilakukan dengan optimal. Termasuk, untuk kalangan guru maupun tenaga pendidikan. Vaksinasi dilakukan, sebagai bentuk persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan digelar pada Juli 2021 mendatang.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi, saat ini vaksinasi Covid-19 untuk kalangan pendidik sudah selasai sekitar 65 persen. "Sekarang vaksinasi sudah hampir di 65 persen, kekejar. Ada beberapa kabupaten, seperti Bogor sudah maksimal bagus, Tapi Depok-nya belum," ujar Dedi, Selasa (20/4)
Kendati demikian, Dedi memastikan satuan pendidikan di Jawa Barat sudah bersiap untuk memulai pembelajaran tatap muka pada Juli nanti. "Ya, kita sudah bersiap untuk satuan pendidikan," katanya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengajukan 66.385 dosis vaksin Covid-19 bagi guru hingga pegawai di lembaga pendidikan. Vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik sendiri dimulai pada minggu ketiga Maret 2021. "Guru sebagai pelayanan dasar. Kita berharap vaksin bisa segera dilakukan untuk mempersiapkan sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2021," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mendorong, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera melakukan percepatan vaksinasi kepada para guru. Menurut dia, hal tersebut sangat penting guna menghadapi pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada bulan juli mendatang.
"Percepatan vaksinasi khususnya pada guru-guru yang sebentar lagi sedang mengejar target pada bulan juli akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem-sistem yang sudah diperbaharui," katanya.
Hadi mengatakan, pekerja di sektor pelayanan publik mutlak harus diutamakan dalam pemberian vaksin Covid-19. Termasuk tenaga pendidikan. "Kami berharap agar mereka diprioritaskan terutama kepada para pekerja di sektor pelayanan publik, kalau bisa secepatnya bisa dilakukan," katanya.
Selain itu, dia juga menyoroti permasalahan masih minimnya tingkat vaksinasi pada kalangan lansia. Karena itu, dia meminta, permasalahan tersebut harus ditangani secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Kita serahkan kepada para pengambil keputusannya, bagaimana pembagian giliran (vaksinasi). Kalau ada kesulitan-kesulitan tentunya harus kita sikapi dengan cara-cara yang positif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika