Rabu 21 Apr 2021 11:48 WIB

Mahyeldi Ingatkan Kepala Daerah Mutasi Pejabat Sesuai Aturan

KASN menilai, mutasi di Pemkot Padang yang dilakukan Hendri Septa langgar ketentuan.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Gubernur Sumatea Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat mengunjungi kantor redaksi Republika, Jakarta Selatan, Jumat (2/4).
Foto: Prayogi/Republika.
Gubernur Sumatea Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat mengunjungi kantor redaksi Republika, Jakarta Selatan, Jumat (2/4).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mengingatkan bupati dan wali kota dalam melakukan mutasi pejabat harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Wali Kota Padang Hendri Septa disebut melakukan mutasi pada 15 April 2021, yang tidak sesuai ketentuan.

"Dalam melakukan mutasi dan pelantikan pejabat kepala daerah harus mengikuti aturan yang mengatur soal itu," kata Mahyeldi di Kota Padang, Rabu (21/4), usai bertemu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membahas mutasi pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Padang.

Menurut dia, jika kepala daerah tetap melantik dan memutasi pejabat tanpa mengikuti prosedur yang ada, dampaknya akan banyak. "Mulai dari karier ASN yang bersangkutan dan kemudian agenda pemerintah daerah akan terhambat, soalnya ini juga menyangkut dengan Kementerian Dalam Negeri," kata Mahyeldi.

Diamenuturkan, selama ia menjabat sebagai Wali Kota Padang selalu berupaya taat aturan dalam melantik dan memutasi pejabat. "Ini diakui oleh KASN, selama ini hubungan kami juga baik dan tidak ada permasalahan," kata Mahyeldi.

Terkait dengan mutasi yang dilakukan Wali Kota Padang Hendri Septa yang dinilai KASN tidak sesuai prosedur, Mahyeldi menyampaikan kedua belah pihak bakal saling bertemu. Dia juga sependapat dengan KASN perlu pertemuan membahasnya, dan mengaku baru tahu persoalan tersebut berdasarkan surat yang dikirimkan KASN kepada gubernur.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement