REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah memperpanjang pemberlakuan kebijakan PPKM mikro dan memperluas wilayah cakupannya. Dalam pelaksanaannya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pun meminta pemerintah daerah agar mengoptimalkan peran posko sehingga dapat semakin efektif menekan penularan virus Covid-19 dan menurunkan angka kematian.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta daerah agar proaktif dalam membentuk dan menjalankan fungsi posko.
"Masyarakat juga diharapkan dapat memantau posko di wilayah tinggalnya masing-masing. Apabila posko belum terbentuk, atau belum beroperasi secara otpimal, harap melapor ke kecamatan. Dan secara berjenjang akan disampaikan hingga ke tingkat provinsi," kata Wiku saat konferensi pers.
Pada pekan ini, Satgas mencatat terjadi peningkatan kasus positif dan kematian setelah sebelumnya penambahan angka kasus sempat menurun. Kenaikan kasus positif pekanan pun tercatat cukup tajam yakni mencapai 14,1 persen. Padahal pada minggu lalu, mengalami penurunan sekitar 14 persen.
Kenaikan kasus positif ini dikontribusikan oleh lima provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, DKI Jakarta, dan NTT. Sedangkan kasus kematian juga meningkat hingga 4,2 persen pada pekan ini. Angka ini dikontribusikan oleh Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah, Banten, dan DIY.
Wiku menilai penambahan kasus positif dan kematian ini kemungkinan terjadi sebagai dampak dari libur paskah 4 April lalu dan juga menurunnya kepatuhan protokol kesehatan karena euforia vaksinasi.
"Perkembangan ke arah yang kurang baik ini perlu segera dimitigasi agar tidak berkelanjutan di minggu-minggu berikutnya. Terlebih saat ini Pulau Jawa kembali mendominasi lima besar penambahan kasus positif dan kematian," ujarnya.
Wiku pun meminta agar upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan prokes perlu kembali dilakukan sehingga masyarakat dapat terus meningkatkan kewaspadaannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika