REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belasan pengungsi asing di sekitar kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) Jakarta Pusat melakukan unjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (21/4). Salah satu keinginan mereka dalam aksi itu adalah meminta bantuan Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo.

Salah satu pengungsi dari Afghanistan, Jumakhan, mengatakan, dia bersama para pengungsi lain ingin menuntut kejelasan status kewarganegaraan, hingga bantuan logistik untuk bertahan hidup. "Kami ingin bertemu Presiden. Kami ingin keluar dari Indonesia naik kapal atau darat, tapi dicegah. Kenapa tidak boleh? Sedangkan, di sini kami tidak dapat bantuan," katanya seraya mengutarakan keinginannya.

Dia mengaku, sudah 20 tahun menunggu aksi dan bantuan dari Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR. Selama itu pula, Jumakhan dan puluhan pengungsi bernaung di tenda dan pinggir jalan depan Kantor Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat.

Pengungsi lainnya dari Afghanistan, Khan Ibrahim, juga menceritakan, anaknya yang baru lahir, tapi tak bisa ia temui karena terkendala biaya rumah sakit. "Saya tidak bisa kerja di sini, kuliah apalagi, cari uang bagaimana, sedangkan saya di sini tidak gratis. Harus bayar 1.500 dolar per bulan," katanya.

Aksi belasan pengungsi ini pun langsung diadang oleh aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggiring para pengungsi kembali ke Menara Ravindo. Kapolsek Metro Gambir AKBP Kade Budiyarta ikut melakukan pendampingan para pencari suaka kembali ke tempat pengungsian mereka.

Baca juga : Kamus Sejarah Indonesia, Kesalahan yang tak Boleh Terulang

"Nanti kita bicarakan lagi di depan Menara Ravindo. Kita diskusikan apa yang diminta," kata Budiyarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika