REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Indramayu, Jawa Barat pada Rabu (21/4) untuk melihat secara langsung proses panen padi oleh para petani. Di sana, ia juga berdialog dengan para petani setempat.
Kepada Presiden, para petani pun mengeluhkan terkait pupuk subsidi yang masih sulit ditemukan. "Tadi ada keluhan dari para petani misalnya harga pupuk, subsidi terutama, yang masih sering hilang pupuknya. Sulit dicari. Ini masukan yang baik," ujar Jokowi.
Menurutnya, hasil panen di desa setempat bisa mencapai 7-8 ton per hektare. Selain itu, kondisi harga gabah pun juga sudah semakin membaik.
"Harga gabahnya juga sudah naik Rp 4.200 ini juga bagus," tambahnya.
Selain mengeluhkan sulitnya mencari pupuk subsidi, para petani juga mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja saat panen. "Sehingga tadi para petani menginginkan untuk diberikan combine (harvester) dan tadi sudah saya iyakan, termasuk traktor dan juga pompa. Moga-moga ini segera kita kirim," kata dia.
Jokowi mengatakan, pemerintah ingin terus membangun sektor pertanian yang semakin baik sehingga produksinya juga semakin meningkat. Dengan begitu, ia berharap, ketahanan pangan dapat tercipta di Indonesia. "Tentu saja kita juga ingin swasembada," ucap Jokowi.
Menurutnya, ia juga tak ingin impor beras terus menerus dilakukan. Namun, impor beras dinilainya tetap dibutuhkan sebagai cadangan dengan mempertimbangkan berbagai hal.
"Tetapi karena itung-itungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang itung-itungan, kalkulasi itu waduh ini kurang. Sehingga perlu tambahan untuk cadangan," jelasnya.
Kendati demikian, ia menegaskan, pemerintah tak akan melakukan impor beras hingga Juni nanti. Jika ketahanan produksi membaik, ia berharap, pemerintah tak perlu melakukan impor beras hingga akhir tahun nanti.
"Tetapi kemarin sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun, kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika