REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad mengungkapkan angka kepuasan kinerja pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden Ma'ruf di angka 47,1 persen. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Nyarwi menyarankan agar Presiden Jokowi mereshuffle menteri yang kinerjanya kurang maksimal. 

"Ini ukurannya cukup banyak bisa dari pendapat publik, artinya seperti apa apresiasi publik, yang kedua bisa dari target-target presiden itu tercapai atau tidak, yang ketiga bisa juga dari isu-isu yang berkaitan dengan dirinya, orang ini kinerjanya baik tapi kontroversial dan itu merugikan, dan itu menjadi pertimbangan presiden saya kira," kata Nyarwi dalam diskusi daring, Rabu (21/4). 

Selain itu, Nyarwi mengatakan ada sejumlah opsi yang bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kepercayaan publik, yaitu menata ulang komposisi menteri. "Ini dugaan saya bisa jadi dilakukan reshuffle tapi ada kemungkinan komposisinya bergeser, menggeser atau menata ulang komposisi orang-orang  di kementerian," terangnya. 

Opsi terakhir yaitu dengan menata nomenklatur. Menurut Nyarwi, hal tersebut sudah dilakukan Presiden Jokowi dengan menambah nomenklatur Kementerian Investasi serta menggabungkan Kemendikbud dengan Kemenristek.

"Pertanyaannya apakah cukup di dua itu?" ujarnya. 

Berdasarkan temuan surveinya, diketahui ada tiga isu yang paling tidak puas. Tiga isu tersebut yaitu sembako, BBM, pengangguran. 

"Artinya ini semua isu ekonomi. Artinya penguatan di hal-hal yang terkait sektor kementerian ekonomi menurut saya menjadi urgen menjadi prioritas yang perlu dilihat," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika