REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan mayoritas kasus terkonfirmasi positif covid-19 hari ini di Sumbar merupakan orang tanpa gejala (OTG). Hari ini, Rabu (21/4) ada 514 orang warga Sumbar dinyatakan positif covid-19.
"Iya banyak, tapi kan OTG," kata Mahyeldi di Bandara Internasonal Minangkabau (BIM).
Menyikapi kasus covid-19 yang memburuk di Sumbar akhir-akhir ini, Mahyeldi mengatakan salah satu langkah yang akan ia lakukan adalah kembali menegaskan Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Mahyeldi ingin implementasi Perda AKB ini benar-benar berjalan terutama oleh setiap kabupaten/kota.
"Secara aturan kan sudah. Tinggal bupati/wali kota mengimplementasikan aturan itu secara teknis agar lebih tegas," ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar lanjut Mahyeldi juga akan meningkatkan koordinasi dengan dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota untuk menekan angka penyebaran covid-19. Supaya ke depan tidak ada lagi ledakan kasus seperti yang terjadi hari ini.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumatra Barat Jasman Rizal mengatakan penambahan kasus positif covid-19 di Sumbar hari ini, Rabu (21/4) mencapai angka tertinggi. Yakni 514 orang. Angka kasus positif ini didapatkan usai pemeriksaan sebanyak 2.439 sampel swab oleh Tim Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah II Baso.
Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Dr Andani Eka Putra mengatakan saat ini Sumatra Barat berada dalam kondisi terburuk sejak era pandemi. Andani menyarankan kepada Pemda untuk mempertimbangkan beberapa hal demi menekan angka penularan covid.
Seperti melarang buka bersama atau buka bersama dengan protokol kesehatan yang ketat. Andani juga menyarankan Pemda untuk mempertimbangkan kegiatan pesantren Ramadhan yang mengumpulkan anak-anak pelajar dan pengawasan saat shalat tarawih.
Kemudian Andani menyarankan supaya memberikan sanksi untuk mall dabn fasiilitas umum yang menerima kunjungan tanpa protokol kesehatan."Perlu juga untuk mempertimbangkan work from home untuk kantor pemerintah hingga lebaran," ujar Andani.
Andani juga meminta Pemda agar melakukan pengawasan terhadap pendatang. Terlebih akan ada potensi pemudik yang nekat menerobos walau sudah dilarang pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika