REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pengamat memprediksi Turki tidak akan terlalu keras dalam menanggapi langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang kemungkinan akan mengakui genosida Kerajaan Ottoman terhadap Aremnia. Sebab Ankara tidak ingin respons tersebut berdampak buruk pada perekonomian Turki.
Pendiri perusahaan penelitian dan konsultasi Eurasia Group, Ian Bremmer mengatakan langkah Biden mencerminkan buruknya hubungan antara dua sekutu NATO tersebut. Tapi respon Presiden Turki Recep Erdogan tampaknya akan terbatas. "Erdogan tampaknya tidak akan memprovokasi AS dengan aksi-aksinya dapat semakin memperlemah perekonomian Turki," kata Bremmer, Kamis (22/4).
Pada 2019 lalu Senat AS meloloskan resolusi tak mengingkat yang mengakui pembantaian Armendia selama Perang Dunia I itu sebagai genosida. Langkah historis tersebut membuat Turki berang.
Pekan ini anggota House of Representative dan kelompok 100 anggota parlemen bipartisan, Adam Schiff mengirimkan surat ke Biden. Ia meminta Presiden AS itu memenuhi janji kampanyenya untuk meresmikan pembantaian rakyat Armenia sebagai genosida.
Sebelumnya seorang sumber mengatakan Biden akan mengakui secara resmi pembantaian orang Armenia yang dilakukan Kerajaan Ottoman selama Perang Dunia I sebagai genosida. Langkah ini ini hanya bersifat simbolik.
Namun jika benar, langkah itu mematahkan tradisi Gedung Putih yang berhati-hati dalam menyebut peristiwa tersebut sebagai genosida. Tiga orang sumber mengatakan Biden tampaknya akan menggunakan kata 'genosida' dalam pidatonya dalam peringatan tahunan yang diadakan untuk keluarga korban pada 24 April mendatang.
"Sepengetahuan saya ia mengambil keputusan ini dan akan menggunakan kata genosida dalam pernyataannya Sabtu mendatang," kata seorang sumber yang mengetahui isu ini.
Para sumber tersebut menambahkan mengingat pentingnya hubungan bilateral Washington-Ankara. Ada kemungkinan di menit-menit terakhir Biden memutuskan tidak akan menggunakan kata itu.
Pada wartawan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan tampaknya 'banyak hal' yang perlu disampaikan mengenai isu tersebut. Tapi ia menolak untuk menjelaskannya lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika