REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim menilai, evaluasi perlu dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada sejumlah kesalahannya. Luqman menilai kunjungannya ke Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dinilainya sebagai ajang untuk mencari suaka politik saja.
"Bagi saya kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekedar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi," ujar Luqman lewat keterangan tertulisnya, Kamis (22/4).
Tidak dicantumkannya nama KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, disebutnya bukanlah kelalaian atau kekhilafan. Saya menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI.
"Ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU," ujar Luqman.
Klarifikasi permintaan maaf yang dilakukan Nadiem kepada PBNU dinilai belum cukup melegakan. Ia mengeklaim, keluarga besar NU selama ini sering menjadi korban dari penyusunan sejarah yang manipulatif.
Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud. Sehingga dapat dibersihkan dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa.
"Harus ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa," ujar Luqman.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah menjadikan kasus Kamus Sejarah Indonesia sebagai momentum untuk meninjau ulang seluruh dokumen sejarah perjalanan bangsa. "Proyek pelurusan sejarah ini akan menjadi salah satu legacy mulia dan berharga dari Presiden Jokowi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh," ujar Luqman.
Diketahui, Nadiem menemui Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj untuk meluruskan polemik kamus sejarah RI. Utamanya, terkait hilangnya nama pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Jilid I.
"Jadi ini akan segera kami koreksi dan kami mohon maaf dengan segala ketidaknyamanannya," ujar Nadiem di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ikuti Whatsapp Channel Republika