REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) terkait pelaksanaan teknis fasilitasi kemitraan penanaman modal dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot dan Sekretaris Jenderal Hipmi Bagas Adhadirgha di Kantor BKPM, Jakarta,  Kamis (22/4). 

Yuliot menjelaskan, perjanjian itu merupakan bagian dari penguatan dan pemberdayaan UMKM guna implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Melalui perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kesempatan luas bagi pelaku usaha nasional di daerah.

Khususnya UMKM dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi manajemen usahanya. Dengan begitu dapat naik kelas dan berdaya saing global. 

“Dengan momentum penandatanganan kerja sama ini, kami harapkan kita bisa lebih meningkatkan kolaborasi. Selain itu peluang-peluang yang cukup besar tidak hanya dalam bentuk kegiatan yang sifatnya kemitraan, tapi kita bisa dorong pengusaha yang kegiatan investasinya masuk dalam usaha kecil ditingkatkan kelasnya jadi menengah, yang menengah menjadi besar. Ini sifatnya bisa kita luaskan kegiatan operasionalnya, bukan hanya dalam negeri, tapi bagaimana juga kita bisa menguasai pasar kawasan,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi, Jumat (23/4).

Yuliot menyampaikan, BKPM telah melakukan kerja sama dengan berbagai perbankan besar di Indonesia. Menurutnya, hal itu dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan usaha guna kemitraan yang memerlukan pembiayaan.

“Dalam setiap fasilitasi kemitraan, nantinya juga selalu didampingi oleh perbankan. Ini untuk melihat kalau ada kendala dalam pembiayaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi kemitraan,” tuturnya. 

Dalam kesempatan sama, Bagas menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan BKPM kepada Hipmi. Terutama pada era pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak 2020 lalu. 

Menurut Bagas, saat ini seluruh anggota Hipmi dari Sabang hingga Merauke memiliki antusiasme tinggi agar dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Mudah-mudahan apa yang sudah kita tandatangani hari ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman. Insya Allah dapat menciptakan pengusaha-pengusaha baru," tutur dia. 

Salah satu ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi pengembangan pelaku UMKM melalui platform digital. Hal ini dilaksanakan melalui fasilitasi penyiapan wadah yang menghubungkan jejaring investor dan inventor untuk bertemu, kemudian bekerja sama sebagai upaya mempercepat industri pengolahan sumber daya lokal Indonesia, yang disebut dengan Digital Technopreneur Fest (DTF).

Melalui kegiatan DTF ini, diharapkan dapat menumbuhkan wirausahawan muda melalui inovasi perusahaan rintisan (startup) berbasis optimalisasi digital technopreneur muda. Itu sebagai agen penggerak inovasi manufaktur untuk mewujudkan investasi yang berkualitas.

Kemudian, ruang lingkup perjanjian kerja sama ini juga meliputi pertukaran data dan informasi antara Aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) dengan database anggota Pengusaha Muda Indonesia, dan fasilitasi kemitraan antara penanam modal skala besar dengan UMKM yang terdaftar di BKPM. Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani Kepala BKPM dengan Ketua Umum Hipmi tentang Kerja sama di Bidang Penanaman Modal pada 10 Februari 2021 lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika