REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional tidak hanya dilandasi pertimbangan aspek teknis dan keamanan saja. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah aspek geostrategis.
"Jadi disamping pertimbangan-pertimbangan teknis yang disampaikan, tentu kita juga akan melihat titik-titik geostrategis, seperti misalnya salah satu di Batam," kata Johnny dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Jumat (23/4).
Pernyataan Johnny disampaikan saat meninjau rencana lahan lokasi pembangunan Pusat Data Nasional di Kawasan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/4). Menurut Johnny, pertimbangan geostrategis akan dilakukan analisa. Sebab hal tersebut berkaitan dengan cross-border data flow, atau mengalirnya data lintas batas negara.
"Sehingga perlu mempertimbangkan plus dan minusnya. Selain itu, Kementerian Kominfo juga mempertimbangan aspek kawasan dalam rangka efisiensi flow data nasional," ujar Johnny.
Johnny merinci spesifikasi teknis Pusat Data Nasional yang akan dibangun dengan processor sebanyak 42 ribu cors dan kapasitas storage 72 petabyte. "Jadi Pusat Data Government Cloud tier 4 standar global, prosesor 42 ribu cors dan kapasitas 72 petabyte atau hampir empat atau lima kali lipat dari jumlah kapasitas yang kita sudah gunakan saat ini. Karenanya nanti seluruh data nasional dalam rangka Government Cloud itu ada di sini," jelas Johnny.
Hingga saat ini pemerintah telah memutuskan memilih empat wilayah sebagai titik pembangunan Pusat Data Nasional, yakni di wilayah Jabodetabek yang berlokasi di Bekasi, calon Ibu Kota baru negara, Kota Batam dan Labuan Bajo.
