REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai situasi Covid-19 yang dihadapi saat ini memaksa Presiden Joko Widodo memikirkan ulang postur kabinetnya saat ini. Menurutnya, Presiden memerlukan langkah cepat untuk mencapai target-target ekonomi yang sampai saat ini dirasakan belum tercapai.
"Sejauh ini kita lihat meskipun penurunan Covid sudah terjadi, tetapi secara ekonomi ekspektasi untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat itu belum diterima, belum didapatkan, terutama kuartal kedua minusnya 5,32 persen. Akhir 2020, ada kontraksi turun meskipun tetap minus 2,19," ujar Burhanuddin dalam diskusi daring, Sabtu (24/4).
Sementara, pada kuartal pertama, Burhanuddin juga belum melihat target pertumbuhan ekonomi itu akan tercapai. Masih minus antara 1 sampai 0,1 persen. "Artinya, tidak tercapai keinginan untuk recovery dari ekonomi di tengah situasi Covid," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai cara paling cepat yang bisa dilakukan untuk menggenjot lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi adalah dengan menarik investasi dari luar. Upaya menaikkan BKPM menjadi kementerian dipandang sebagai cara Jokowi untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
"Bagaimanapun kalau situasi seperti ini berlanjut, tentu pertama aprroval rating presiden, yang kedua partai-partai pendukung pemerintah juga akan jaga jarak kalau pemulihan ekonomi tidak segera berjalan sesuai dengan ekspektasi," ucapnya.
Selain itu, terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara juga akan membutuhkan investasi besar. Oleh karena itu, jika hal tersebut tidak dilakukan secara serius, pemindahan ibu kota negara dinilai sulit akan tercapai.
"Saya sendiri termasuk orang yang tidak terlalu yakin apakah perubahan status, terutama kenaikan kelas Kementerian Investasi bisa menghasilkan quick wins karena pandemi global belum selesai, investasi juga akan diberikan pada negara yang paling cepat untuk recovery dari sisi kesehatan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika