REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, memberikan sejumlah catatan terkait menteri mana saja yang juga perlu dilakukan reshuffle selain dua nomenklatur kementerian baru yang telah disetujui DPR, Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi. Anggota Komisi VI itu menyoroti kerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki.

"Kami selaku mitra kerja komisi VI yang di situ Kementerian Koperasi dan UKM, kalau kita lihat kan belum terlalu maksimal di era pandemi ini," kata Baidowi dalam diskusi daring, Sabtu (24/4).

Pria yang akrab disapa Awiek itu juga menilai belum ada terobosan baru dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilakukan di tengah pandemi saat ini. Dirinya juga belum melihat bagaimana Menteri Koperasi dan UKM menggairahkan koperasi selaku sokoguru ekonomi Indonesia.

"Tapi sekali lagi, kami yang mengkritisi dalam konteks kami selaku mitra di komisi VI," ungkapnya.

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritisi kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Baidowi mengaku sepakat terkait hal itu.   

"Kalau tadi Pak Fadli menyebut menteri keuangan ya bisa jadi itu dari aspek yang lain. Selebihnya ya itu hak prerogatif presiden," ungkapnya.

Selain itu, Baidowi  juga menyoroti kementerian BUMN yang juga sebagai mitranya di Komisi VI. Namun menurutnya terkait Kementerian BUMN tidak perlu harus sampai harus direshuffle, hanya saja ada beberapa kebijakan yang harus dievaluasi.

"Sebenarnya kementerian BUMN meski tidak harus reshuffle memang ada sejumlah kebijakan yang cukup mengejutkan misalkan kemarin mau bikin lahan pertanian di luar negeri begitu, memang di Indonesia kurang lahan? Tapi kan itu tidak harus reshuffle hanya diluruskan saja bagaimana yang sebenarnya," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika