REPUBLIKA.CO.ID, YANGON--Pemerintah Bayangan Myanmar menyambut baik seruan para pemimpin negara anggota ASEAN untuk diakhirinya kekerasan militer. Hal ini dikemukakan setelah dilakukannya pembicaraan krisis politik Myanmar di Jakarta oleh para pemimpin negara anggota ASEAN serta pemimpin junta Min Aung Hlaing, pada Sabtu (25/4).
Seorang juru bicara dari pemerintahan bayangan Myanmar menyambut baik seruan untuk diakhirinya kekerasan di Myanmar. Menurutnya ini "berita yang menggembirakan". Seperti diketahui, pemerintah bayangan ini banyak diantaranya berasal dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.
"Inilah yang diminta oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG)," kata menteri kerja sama internasional NUG yang dikenal sebagai Dr Sasa yang saat ini bersembunyi dengan anggota parlemen lainnya.
"Kami sangat menantikan keterlibatan sekretaris jenderal (ASEAN). Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan," ujarnya menambahkan seperti dikutip laman Channel News Asia, Ahad (25/4).
Anggota parlemen NUG saat ini dicari karena pengkhianatan tingkat tinggi oleh junta. Para pemimpin dari 10 negara ASEAN mengadakan pertemuan membahas krisis di Myanmar yang turut dihadiri pemimpin junta perebut kekuasaan Februari lalu, Jenderal Min Aung Hlaing.
Sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari, Myanmar berada dalam gelombang protes yang tak sedikit menimbulkan kekerasan bahkan jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan dari pihak militer. Para pemrotes melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut kembali ke jalan demokrasi.
Pasukan keamanan telah mengerahkan peluru tajam untuk meredam pemberontakan dalam aksi protes. Akibatnya, menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 740 orang terbunuh dalam tindakan brutal militer.
Pertemuan para pemimpin ASEAN ini pun menghasilkan konsensus untuk mengakhiri kekerasan militer kepada para pengunjuk rasa damai. ASEAN juga akan memiliki utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi antara semua pihak, dan perwakilan ini akan dapat melakukan perjalanan ke Myanmar.
Kendati demikian, komitmen untuk menekan junta membebaskan tahanan politik tidak termasuk dalam pernyataan konsensus pertemuan ASEAN tersebut. Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, mengatakan masih harus dilihat seberapa efektif keterlibatan blok itu nantinya.
"Hasil KTT ASEAN akan ditemukan di Myanmar, bukan (dalam) dokumen," kata Andrews pada Ahad. "Apakah pembunuhan akan berhenti? Akankah teror lingkungan berakhir, Akankah ribuan orang yang diculik dibebaskan, Akankah impunitas tetap ada," tanyanya.
Andrews menambahkan bahwa dia "sangat ingin" bekerja dengan utusan khusus ASEAN. Sejak awal kudeta, junta telah membenarkan perebutan kekuasaannya sebagai alat untuk melindungi demokrasi, dengan tuduhan kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika