REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Sebuah draf pernyataan yang diedarkan sehari sebelum pertemuan puncak para pemimpin Asia Tenggara tentang krisis Myanmar, menyoroti pembebasan tahanan politik sebagai salah satu poin konsensus. Dua sumber yang mengetahui dokumen tersebut mengatakan, pembebasan tahanan politik dihapus dari poin konsensus.
Dua sumber tersebut mengatakan, pernyataan mengenai pembebasan tahanan politik tidak diserukan secara tegas. Dua sumber yang melihat draf poin konsensus dan meminta anonimitas mengatakan kepada Reuters bahwa mereka terkejut bahasanya telah diubah. Tetapi mereka tidak mengatakan bagaimana atau kapan draf itu diubah.
Terkait perubahan draf tersebut belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Brunei, yang memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Ketiadaan pembebasan tahanan politik dalam konsensus menimbulkan kekecewaan di kalangan aktivis hak asasi manusia dan penentang kudeta. Mereka mengkritik pertemuan para pemimpin negara ASEAN tidak banyak membantu dalam mengekang para pemimpin militer Myanmar.
Konsensus lima poin dalam pernyataan di akhir pertemuan para pemimpin ASEAN tidak mengacu pada pembebasan tahanan politik. Namun, pernyataan itu secara terpisah menyebutkan bahwa pertemuan tersebut "mendengar seruan" untuk pembebasan para tahanan politik.
Di antara mereka yang ditahan oleh militer adalah Aung San Suu Kyi, yang terpilih sebagai presiden dalam pemilu November lalu. Setelah KTT ASEAN, beberapa pemimpin dan diplomat membuat komentar yang menunjukkan bahwa konsensus telah dicapai untuk menyerukan pembebasan tahanan politik.
"Malaysia mendorong diakhirinya kekerasan di Myanmar, pembebasan tahanan politik, dan Utusan ASEAN untuk bertemu dengan semua pihak yang terlibat. Para Pemimpin mencapai konsensus tentang ini," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein di media sosial, Ahad (25/4).
Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch Phil Robertson mengatakan, tahanan politik harus dilibatkan dalam setiap penyelesaian yang dinegosiasikan untuk krisis. Konsensus tersebut merupakan upaya agar semua pihak di Myanmar terlibat dialog.
Pemimpin negara-negara anggota ASEAN menyepakati konsensus berisikan lima poin terkait krisis di Myanmar sebagai hasil dari pertemuan di Jakarta, pada Sabtu (24/4). Konsensus tersebut yaitu meminta kekerasan di Myanmar dihentikan dan semua pihak harus menahan diri.
Kemudian, ASEAN juga meminta dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar. ASEAN sepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN.
ASEAN sepakat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Kemudian, utusan khusus dan delegasi ASEAN akan berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan. Dalam konsensus tersebut tidak menyinggung tentang pembebasan aktivis yang telah ditangkap oleh pasukan keamanan Myanmar.
Pertemuan para pemimpin digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta, dan dipimpin oleh Ketua ASEAN 2021 Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei Darussalam. Pemimpin negara atau utusan dari negara-negara ASEAN menghadiri pertemuan tersebut secara langsung, termasuk pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika