REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi meminta Amerika Serikat (AS) mencabut sanksi terhadap sekitar 1.500 individu di negaranya, Ahad (25/4). Langkah itu sebagai upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Seperti dilaporkan laman Al Arabiya, Araghchi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Namun pernyataannya sejalan dengan tuntutan Iran agar AS mencabut kedua sanksi yang diberlakukan kembali terhadap negara tersebut setelah mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington dari JCPOA.
Pernyataan Aragchi muncul setelah pertemuannya dengan parlemen mayoritas-garis keras Iran tentang kemajuan dalam pembicaraan pemulihan JCPOA. Banyak anggota parlemen menentang upaya Presiden Iran Hassan Rouhani untuk menghidupkan kembali kesepakatan dan mencoba mempengaruhi negosiasi. Arghchi tidak berkomentar tentang hasil pertemuan itu.
Para diplomat dari para pihak terkait JCPOA akan bertemu di Wina, Swiss, pada Senin (26/4). Mereka hendak berusaha menyelamatkan dan menghidupkan kembali JCPOA. Uni Eropa menjadi pihak yang memimpin pertemuan tersebut.
JCPOA mulai retak sejak Trump menarik AS dari kesepekatan tersebut pada 2018. Trump berpandangan JCPOA "cacat" karena tak turut mengatur tentang program rudal balistik dan peran Iran di kawasan. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran.
Sejak saat itu, Iran mulai menangguhkan komitmen yang dibuatnya dalam JCPOA, terutama tentang pengayaan uranium. JCPOA mengatur Iran hanya diizinkan memperkaya uranium hingga 3,67 persen. Baru-baru ini Iran mengumumkan sedang melakukan pengayaan hingga 60 persen.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengonfirmasi proses tersebut. "IAEA hari ini memverifikasi bahwa Iran telah memulai produksi UF6 yang diperkaya hingga 60 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Pilot Natanz," kata IAEA dalam sebuah pernyataan pada pada 17 April lalu.
UF6 adalah uranium heksafluorida. UF6 merupakan bentuk di mana uranium dimasukkan ke dalam sentrifugal untuk pengayaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika