REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Otoritas kesehatan Malaysia mengatakan, vaksin yang dikembangkan AstraZeneca dan Oxford University aman untuk digunakan. Hal itu disampaikan setelah Negeri Jiran membeli vaksin tersebut melalui fasilitas Covax.
"Saya mengonfirmasi vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca aman dan akan diberikan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas," kata Menteri Kesehatan Malaysia Adham Baba dalam konferensi pers pada Senin (26/4).
Kelompok Penasihat Strategis Ahli Imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperbarui panduan penggunaan vaksin AstraZeneca pada Kamis (22/4). Mereka memasukkan sindrom pembekuan darah langkah sebagai tindakan kehati-hatian.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan data baru yang terus muncul melalui uji klinis dan pemantauan vaksinasi di seluruh dunia. Dalam panduan terbarunya, WHO menyatakan trombosis dengan sindrom trombositopenia, yakni kondisi pembekuan darah langka dikombinasikan dengan jumlah trombosit yang rendah, telah dilaporkan antara empat dan 20 hari setelah pemberian vaksin AstraZeneca.
Dikatakan bahwa "hubungan" antara vaksin AstraZeneca dan sindrom tersebut dianggap mungkin. Penyelidikan lebih lanjut pun sedang berlangsung. "Namun, penilaian risiko-manfaat mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain, dan negara-negara harus mempertimbangkan situasi epidemiologis mereka, risiko tingkat individu dan populasi, ketersediaan vaksin lain, dan pilihan alternatif untuk risiko," kata Kelompok Penasihat Strategis Ahli Imunisasi WHO, dikutip laman United Press International.
Baca juga : Vaksin Covaxin India Manjur 78 Persen di Uji Coba Fase 3
Sejumlah negara di dunia, termasuk Eropa, telah menangguhkan dan membatasi penggunaan vaksin AstraZeneca. Hal itu karena munculnya kasus pembekuan darah pada segelintir orang yang menerima vaksin tersebut. WHO mengatakan, hubungan kausal antara penggunaan vaksin AstraZeneca dan munculnya kasus pembekuan darah pada sejumlah orang di dunia "masuk akal". Namun,.hal itu belum dikonfirmasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika