REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah daerah dalam menyusun atau membuat kebijakan berdasarkan basis data dan pemetaan masalah. Wapres menilai upaya ini untuk mendorong efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pada masa Pandemi Covid-19.

"Pemetaan masalah dan kapasitas pemerintah daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan," kata Ma'ruf saat menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 secara virtual, Senin (26/4).

Ma'ruf mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi contoh penting perlunya ketersediaan dan akses data dalam respons cepat pemerintah dan pemda dalam menghadapi krisis. Karena itu, kebijakan berbasis data harus dimulai saat ini. Selain itu, Maruf juga mendorong proses digitalisasi di seluruh aspek kehidupan dan pembangunan dalam rangka nmewujudkan  pemerintahan yang terbuka di tingkat Daerah. "Pendekatan triangulasi kepentingan antara Pemerintah dan Pemda, sektor swasta, dan masyarakat, sebagai tahapan dari transformasi kapasitas pemerintahan daerah," kata Ma'ruf.

Wapres mengatakan dalam efektifitas pemerintahan diperlukan perubahan paradigma pemerintahan, dari selama ini masih berorientasi pada birokrasi yang business as usual, menjadi berbasis inovasi. Yakni, dengan memanfaatkan model budaya cultural capital, SDM unggul, SDA, teknologi informasi, dan nilai-nilai lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Selain itu, faktor pentingnya lainnya adalah sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif. baik antar daerah, antar pusat dengan daerah, antar pemerintah dengan swasta. "Dan juga kapitalisasi modal sosial secara gotong royong yang akan menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat," kata Wapres.

 Tema HUT Otonomi Daerah  tahun ini yaitu: “Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19, untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit, dan Indonesia Maju.