REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras pengakuan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden atas genosida terhadap orang-orang Armenia oleh Kekaisaran Ottoman pada 1915. Ia menyebut, pernyataan ini tidak berdasar dan tak dapat dibenarkan dengan cara apa pun.
Kecaman Erdogan datang pada pada Senin (26/4), beberapa hari setelah Biden menyatakan pengakuan terhadap insiden pembunuhan massal yang terjadi lebih dari satu abad lalu. Ia menyebut, penilaian AS tidak memiliki dasar hukum maupun sejarah terhadap peristiwa menyakitkan itu yang membuat rakyat Turki bersedih.
Menurut Erdogan, AS telah menyerah pada tekanan dari kelompok yang memiliki sikap anti-Turki dan kepentingan terhadap Armenia. Meski demikian, hal ini disebut olehnya tidak akan mengubah dampak destruktif dari pernyataan antara Washington dan Ankara.
"Kami yakin, komentar-komentar ini dimasukkan dalam deklarasi tersebut menyusul tekanan dari kelompok radikal Armenia dan kalangan anti-Turki. Tetapi, situasi ini tidak mengurangi dampak destruktif dari komentar-komentar ini," ujarnya menjelaskan, dilansir dari Aljazirah, Senin (26/4).
Lebih lanjut, Erdogan berharap AS segera membalikkan pengakuan tersebut. Sebelumnya, seorang pejabat senior Pemerintah Negeri Paman Sam mengatakan, pernyataan Biden ditujukan menghormati para korban dalam insiden yang terjadi pad era Perang Dunia I itu dan tidak dimaksudkan merusak hubungan antara Washington dan Ankara.
“Setiap tahun pada hari ini, kami mengingat kehidupan semua orang Armenia yang tewas pada era Ottoman dan berkomitmen untuk mencegah kekejaman seperti ini terjadi lagi,” ujar Biden dalam pernyataan mengenai genosida Armenia oleh Ottoman pada Sabtu (24/4).
Baca juga : Hari Ini, Puncak Supermoon Pertama di 2021
Insiden yang disebut sebagai genosida masa lalu itu terjadi tepatnya pada 24 April 1915 saat ribuan warga intelektual Armenia yang diduga menentang pemerintahan Ottoman ditangkap. Mereka kemudian dianiaya dan dibunuh secara sistematis pada 1915 dan 1916.
Ikuti Whatsapp Channel Republika